Pemerintah memutuskan untuk melarang sementara ekspor kelapa sawit (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 mendatang. Kebijakan itu telah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Kebijakan penghentian sementara ekspor CPO dan minyak goreng ini sebenarnya merupakan respons dari probelmatika minyak goreng di dalam negeri.
Ekonom senior dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai kebijakan tersebut menurutnya tidak akan efektif menurunkan harga minyak goreng yang masih menjadi polemik.
"Saya memperkirakan kebijakan ini tidak akan menurunkan harga secara tajam. Harga minyak tetap akan mahal karena harga global memang mahal. Kalaupun ada penurunan tidak akan besar," tuturnya kepada detikcom, Minggu (24/4/2022).
Malah menurut Piter kebijakan pelarangan ekspor CPO berpotensi menimbulkan over kill. Maksudnya RI sebagai negara produsen dan eksportir terbesat CPO akan kehilangan potensi ekspor yang besar.
"Kebijakan ini menurut saya berpotensi over kill. Dengan kebijakan ini kita kehilangan potensi ekspor yang cukup besar. Sementara dampaknya tidak akan signifikan," terangnya.
Di sisi lain menurut Piter dampak negatif kebijakan ini akan lebih banyak dirasakan oleh para petani sawit dan pengusaha CPO kelas menengah bawah. Sebab mereka tidak bisa menyimpan hasil produksi karena keterbatasan alat.
Sementara para pengusaha CPO besar memiliki fasilitas penyimanan yang mumpuni. Meski kehilangan potensi pendapatan, setidaknya mereka masih bisa bertahan.
"Apabila kebijakan ini dilakukan dalam jangka panjang mereka (petani dan pengusaha CPO menengah) yang akan sangat terpukul mengalami kerugian besar. Dan saya yakin akan muncul kegaduhan," ucapnya.
Lanjut di halaman berikutnya.
Simak Video "Video Prabowo: Negara Kita Sesungguhnya Tak Perlu impor BBM Sama Sekali"
(das/das)