Kronologi Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Bikin Geger

Pasokan Masih Gaib

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengakali kelangkaan minyak goreng. Namun kebijakan yang dikeluarkan tampaknya kurang efektif dan antrean minyak goreng masih memanjang di berbagai daerah. Masyarakat pun dikhawatirkan dengan stok minyak goreng menjelang Bulan Ramadan 2022.

Kabar Mafia Minyak Goreng Berembus

Isu campur tangan mafia atas kelangkaan minyak goreng di Indonesia mulai berhembus. Kementerian Perdagangan menuding ada yang bermain dengan kasus minyak goreng.

Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag menegaskan jika minyak goreng murah sebenarnya ada. Hanya saja ada pihak yang mempermainkan sehingga memicu kelangkaan. "Secara prinsip minyak goreng yang beredar ada, minyak goreng yang saat ini sudah dikategorikan minyak goreng murah, tapi ada yang mempermainkan," kata Oke dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (8/3/2022).

Selain Oke, Muhammad Lutfi menyebut ada tiga permainan mafia terhadap minyak goreng curah. Dari tiga permainan itulah, pemerintah akan mengumumkan tersangkanya secepat mungkin.

Keberadaan Mafia Minyak Goreng Tak Kunjung Diungkap

Meski ada indikasi mafia yang bermain di kasus minyak goreng, namun Kemendag enggan membuka sosok yang dimaksud. Oke hanya mengumpamakan permasalahan minyak goreng ini dengan sistem irigasi yang tidak lancar.

Tak lama setelah itu, kebijakan minyak goreng kembali berubah. Muhammad Lutfi menaikkan DMO dan CPO menjadi 30%, naik 10% dari sebelumnya. Langkah ini diambil pemerintah untuk mengatasi distribusi bahan baku untuk industri minyak goreng belum normal.

Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng

Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng.

Dia dijerat bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan para tersangka itu pada Selasa, (19/4/2022).

Burhanuddin menyebut perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara.

Jokowi Turun Tangan

Di tengah gonjang-ganjing kasus minyak goreng, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Jokowi melarang ekspor bahan baku minyak goreng (minyak sawit) dan minyak goreng mulai 28 April 2022. Kebijakan ini berlaku sampai masa waktu yang akan ditentukan kemudian.

Banyak yang menganggap langkah ini sebagai bukti pemerintah hadir menjaga kebutuhan rakyat. Namun, tak sedikit yang meragukannya dan kurang yakin jika harga minyak goreng akan segera turun. Beberapa kalangan bahkan mempertanyakan kebijakan Jokowi yang mungkin membuat Indonesia kehilangan potensi ekspor sawit cukup besar.