Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal langkah pemerintah menghentikan sementara ekspor bahan baku minyak goreng. Larangan ekspor mencakup rafined, bleached and deodorized (RBD) olein yang merupakan hasil rafinasi dan fraksinasi CPO yang digunakan sebagai minyak goreng.
Bahlil mengatakan sebenarnya pemerintah tidak ingin melarang ekspor dilakukan. Malah menurutnya hal ini sebetulnya tak perlu terjadi apabila pengusaha mau bergotong royong penuhi kebutuhan dalam negeri.
"Sebenarnya pilihan pemerintah setop ekspor bahan baku minyak goreng ini adalah pilihan terbaik dari yang terjelek. Sesungguhnya hal ini nggak perlu terjadi kalau kita pengusaha dan pemerintah bersama-sama gotong royong prioritaskan kebutuhan dalam negeri," ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, menurut Bahlil, sebagian pengusaha tidak mau mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng. Bahkan, kasus korupsi sampai terjadi dalam tata kelolanya.
Maka dari itu, pemerintah terpaksa untuk melarang ekspor. Hal ini menurutnya menjadi cara untuk menertibkan pengusaha. Dia menyinggung pengusaha ditertibkan agar tahu diri.
"Sistem dan regulasi sudah dikasih ada harga tertinggi, ada DMO, DPO, tapi masih melawan ya kita tutup ekspor sementara. Supaya pengusaha tahu diri, kalau negara ini ada yang mengatur, jangan anggap seolah-olah negara ini nggak ada yang bisa mengatur," jelas Bahlil.
Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan membuat aturan yang sewenang-wenang ke pengusaha. Di sisi lain, pengusaha pun harus tertib pada aturan yang dibuat.
"Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Tapi, pengusaha juga harus tertib jangan atur pemerintah. Yang atur pengusaha adalah pemerintah," kata Bahlil.
Lanjut di halaman berikutnya.
Simak Video "Video: Rincian Sumber Uang Rp 11,8 T Disita di Kasus Korupsi Minyak Goreng"
[Gambas:Video 20detik]