Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menanggapi dengan santai larangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang berlaku mulai hari ini. Dia meminta kebijakan itu tak perlu dikhawatirkan.
Plt Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga mengatakan kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia yakin penerapan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tidak akan berlangsung lama.
"Reaksi dari ini kami melihat itu tidak perlu dikhawatirkan karena ini kami membacanya bahwa kalau kita anggap kebun itu sebagai danau, mengalirkan airnya satu ke domestik, satu lagi ke samudra. Jadi yang dilakukan pemerintah sekarang bersifat sementara, itu adalah shifting sebentar, alur yang diekspor itu dimasukkan ke danau supaya segera penuh," kata Sahat dalam konferensi pers virtual, Kamis (28/4/2022).
"Bila air ke danau itu sudah penuh, maka diharapkan airnya juga tenang atau dalam arti kata HET bisa dicapai segera, akan berubah alur itu, maka regulasi akan diubah," tambahnya.
Apalagi Perum Bulog dan ID Food ditugaskan untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional. Penugasan itu bertujuan agar harga komoditas itu dapat mencapai Rp 14.000 per liter.
Sahat yakin penugasan itu bisa membuat minyak goreng curah banjir di pasaran. Hal itu diproyeksi bisa terjadi setelah Lebaran atau Mei 2022.
"Kami melihat dengan diterjunkannya BUMN dalam hal ini Bulog dan ID Food menjembatani alur produk dari produsen ke konsumen ke pasar, saya kira itu akan berhasil bisa. Tidak perlu lama-lama kemungkinan setelah Lebaran akan tercapai kebanjiran di pasar," tuturnya.
"Ya (larangan ekspor dicabut Mei 2022). Tapi dengan indikator yang jelas," tambahnya.
(aid/ara)
