Zakat di RI Mulai Dikelola Oleh Raja, Kini Diatur Lembaga

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Minggu, 01 Mei 2022 13:29 WIB
Ilustrasi Zakat
Foto: Shutterstock/
Jakarta -

Sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Zakat merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Karena itu dibutuhkan pengelolaan dan penyaluran zakat yang terorganisir. Pengamat Ekonomi Syariah IPB, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan di Indonesia pengelolaan zakat ini bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia.

"Nah pelembagaan zakat juga dilakukan oleh para raja-raja Islam di tanah air yang saat itu berkuasa," kata dia kepada detikcom, Minggu (1/5/2022).

Meski demikian, seiring dengan masuknya penjajahan, maka proses pengelolaan zakat berpindah ke tangan masyarakat melalui masjid dan pesantren yang dikelola masyarakat. Dia menjelaskan pengelolaan zakat selama berabad-abad dikelola oleh masyarakat.

Hal ini juga karena pemerintahan Belanda tidak mengakomodasi pengelolaan zakat dalam penjajahan mereka. Kemudian setelah Indonesia merdeka, mulai ada diskursus mengenai pelembagaan zakat.

Sejak 1968 sudah Bazis sudah dibentuk. Kemudian ketika Bazis DKI dibentuk oleh Pemerintah Provinsi maka diikuti dengan provinsi lainnya.

Irfan mengungkapkan saat itu Presiden Soeharto menerima masukkan dari sejumlah ulama untuk mendorong pengelolaan zakat oleh negara. Hingga dia menyetujui dan mendeklarasikan diri ada amil zakat tingkat nasional.

Pak Harto mengirimkan surat ke seluruh gubernur terkait pendirian Bazis di berbagai wilayah mengikuti DKI Jakarta. Namun banyaknya kelompok yang tidak percaya dengan pengelolaan zakat ini akhirnya badan zakat ini mengalami stagnasi dan akhirnya berhenti.

Sampai di awal 1990an, muncul lembaga zakat swasta yang diinisiasi masyarakat dan dikelola secara modern. Seperti Dompet Dhuafa dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah.

Kemudian pada era reformasi di masa pemerintahan BJ Habibie, Indonesia pertama kalinya punya Undang-undang pengelolaan zakat yaitu UU nomor 38 tahun 1999.

"Ini adalah UU pertama yang terkait dengan zakat dan negara masuk secara formal menjadi amil, pengelola zakat di samping lembaga yang didirikan oleh masyarakat," jelas dia.

Dari catatan Irfan, saat ini sudah ada 17 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang memiliki UU zakat.

"Enam negara di antaranya mewajibkan zakat bukan hanya dari sisi agama, namun juga negara. Di luar 17 negara itu ada 1 negara muslim minoritas yang juga mewajibkan zakat, termasuk Singapura. Jadi 6 negara zakat sudah wajib dari sisi hukum negara dan 11 negara masih voluntary termasuk Indonesia," jelas dia.



Simak Video "Tata Cara Menyempurnakan Ibadah Bulan Ramadan"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/zlf)