Presiden Partai Buruh Said Iqbal membantah jika Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia disebut belum mengajukan izin menggunakan Istora Senayan kepada Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (GBK).
Hal ini merespons pernyataan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang mengatakan tidak ada reservasi GBK untuk penggunaan venue Istora GBK pada tanggal 14 Mei 2022 terkait Hari Buruh.
Said Iqbal menjelaskan, partai buruh awalnya sudah mengajukan izin terlebih dahulu melalui telepon kepada pengelola GBK untuk menggunakan Istora Senayan. Kemudian, 3 minggu sebelum lebaran telah mendaftar online untuk penggunaan Istora Senayan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara telepon kami sudah melakukan diskusi, dilakukan rekaman jadi tidak bisa berkelit. Sudah 4 kali bertelepon dengan pimpinan pengelola Istora Senayan. Dalam pembicaraan memang diarahkan mendaftar secara online, 3 minggu sebelum lebaran," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (7/5/2022).
"Tetapi kami menunggu pengelola JIS, maka kami belum melakukan pembayaran DP atau uang muka, diminta Rp 100 juta karena sewanya Rp 300 juta. Nggak ada masalah kita ikuti aturannya," jelasnya.
Iqbal juga mengungkap bahwa informasi yang didapat bahwa pemeliharaan atau maintenance GBK hanya sampai 12 Mei 2022 bukan 14 Mei. Informasi itu didapat sebelum lebaran.
"Melalui percakapan telepon dengan pengelola GBK dan Istora Senayan terkonfirmasi 14 Mei tidak dipakai. Memang ada maintenance tetapi sampai 12 Mei. Setelah lebaran tiba-tiba manajemen Istora Senayan mengumumkan perawatan 14 Mei. Ini ada apa? Ini tanda petik patut diduga berbohong," ungkapnya.
Setelah itu, Iqbal juga mengatakan 1 minggu sebelum lebaran partai buruh juga telah mengirim surat resmi lagi kepada pengelola Istora Senayan. Namun, belum mendapatkan respon sampai hari ini.
Oleh sebab itu, pihaknya mengirim surat ke otoritas tertinggi pemilik Kompleks Gelora Bung Karno dan Istora Senayan yakni Sekretariat Negara.
"Karena kami tidak mendapatkan respon dari manajemen Istora Senayan, maka kami mengirim surat ke otoritas tertinggi pemilik Kompleks GBK dan Istora Senayan, Sekretariat Negara. Surat KSPI kepada otoritas tertinggi Kompleks GBK itu kami ajukan 3 hari lalu karena kami tidak mendapatkan respon dari manajemen GBK," ungkapnya.
Lanjut halaman berikutnya.