RI Tujuan Investasi ke-6 AS

Jakarta - Pemilik modal dari negeri Paman Sam memasukkan Indonesia ke dalam enam negara tujuan utama investasinya. Lima urutan negara tujuan investasi terbesar AS adalah Cina, Brasil, Afrika Selatan, dan Korea Selatan."AS menganggap Indonesia sangat strategis dan saat ini difokuskan dalam 6 negara investasi, karena Indonesia sangat penting di kawasan ASEAN," kata Daniel W Christman, Senior Vice President (SPV), International Division US Chamber of Commerce (Kadin AS).Daniel mengungkapkan hal itu di sela acara pertemuan dengan Kadin Indonesia, di Hotel Ritz Carlton, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (1/6/2006).Untuk merealisasikan rencana investasi itu, Kadin AS pada September 2006 akan mengajak 15 perusahaan raksasa seperti GE Electric dan Microsoft datang ke Indonesia.Daniel berjanji akan mengupayakan peningkatan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) pengusaha AS ke Indonesia. Dia menilai, FDI Indonesia jauh tertinggal dengan negara Asia lainnya.Cina saat ini memiliki FDI US$ 300 miliar, Singapura US$ 60 miliar dan Malaysia US$ 15 miliar. Sedangkan FDI Indonesia hanya sebesar US$ 1 miliar.Menurut Daniel, ada tiga masalah utama yang dihadapi Indonesia yang menghambat masuknya FDI lebih besar.Pertama, masalah perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang membuat Indonesia tidak menjadi tujuan investasi farmasi, IT dan bioteknologi.Kedua, pasar tenaga kerja (labour market) yang peraturannya dinilai sangat kaku dan tidak fleksibel. Ketiga, kompetisi perusahaan AS dan nasional yang tidak ada kesetaraan.Namun Daniel optimistis, RUU Penananam Modal yang sedang digodok saat ini akan membuat iklim investasi lebih baik.Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, selain RUU Penanaman Modal juga akan diselesaikan RUU Pajak dan Bea Cukai.Adanya ketiga UU ini diyakini akan menjadi pemicu masuknya investor asing untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia.Sedangkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu optimistis, UU Penanaman Modal akan selesai pada November tahun ini. Keluarnya UU tersebut diharapkan segera diikuti dengan aturan pelaksanaannya. (ir/)