Pemadam Kebakaran Dapat Tunjangan dari Jokowi, Maksimal Rp 780 Ribu

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 12 Mei 2022 20:15 WIB
Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang melalap pasar Bajul Mati di Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (15/1/2022). Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 02.00 wib itu menghanguskan sebagian besar los pasar yang rata-rata lapak penjual pakaian. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.
Foto: ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS) pemadam kebakaran. Tunjangan yang diberikan mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 780.000.

Keputusan ini telah dikeluarkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran. Peraturan ini telah ditetapkan oleh Jokowi sejak 28 April 2022 lalu.

"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran diberikan Tunjangan Pemadam Kebakaran setiap bulan," dikutip detikcom dari pasal 2 aturan tersebut, Kamis (12/5/2022).

Adapun sumber dari tunjangan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pasal 5 dituliskan, pemberian tunjangan akan dihentikan apabila PNS pemadam kebakaran diangkat dalam jabatan struktural, fungsional lainnya atau karena hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan berbeda, Jokowi juga memberikan tunjangan jabatan fungsional untuk analis kebakaran yang besarannya mulai dari Rp 540.000 sampai Rp1,26 juta. Tunjangan itu ditetapkan dalam Perpres 77 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

Besaran tunjangan bagi pemadam kebakaran:

  1. Pemadam Kebakaran Penyelia Rp 780.000
  2. Pemadam Kebakaran Mahir Rp 450.000
  3. Pemadam Kebakaran Terampil Rp 360.000
  4. Pemadam Kebakaran Pemula Rp 300.000

Besaran tunjangan jabatan fungsional bagi analis kebakaran sebagai berikut:

  1. Analis Kebakaran Ahli Madya Rp 1.260.000
  2. Analis Kebakaran Ahli Muda Rp 960.000
  3. Analis Kebakaran Ahli Pertama Rp 540.000

Simak juga 'Nggak Boleh Tawar-menawar! Berikut Sederet Aturan Pemberian THR':

[Gambas:Video 20detik]



(das/das)