Permintaan Buruh saat May Day: Orang Miskin Dapat Bansos Rp 500.000/Bulan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 13 Mei 2022 16:28 WIB
Massa yang tergabung dalam Partai Buruh melakukan  unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilu pada 14 Febuari 2024, meminta pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok serta menolak Omnimbus Law UU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz
Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Jakarta -

Perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional 2022 akan dilakukan para buruh di Indonesia besok. Para buruh menuntut beberapa hal, salah satunya adalah tambahan jaminan sosial untuk orang miskin.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta agar pemerintah diminta melakukan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat. Utamanya untuk masyarakat miskin.

Pihaknya meminta pemerintah membentuk jaminan sosial untuk kebutuhan makanan semua orang miskin di Indonesia.

"Kami juga menuntut redistribusi kekayaan dan kesejahteraan dengan adil dengan penambahan jaminan sosial. Salah satunya adalah jaminan makanan, jangan ada orang miskin tak bisa makan di negeri yang kaya," ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/5/2022).

Pihaknya mengusulkan agar pemerintah mentransfer uang sebesar Rp 500 ribu setiap bulan kepada sekitar 30 jutaan orang miskin di Indonesia. Kalau ditotal menurut Said Iqbal jumlahnya tidak akan banyak, hanya Rp 15 triliun per bulan.

"Setiap orang seharusnya dikasih Rp 500 ribu per bulan, masuk ke ATM langsung. Itu dikali jumlah orang miskin dan tidak mampu ada 27,7 juta, kita bulatkan lah jadi 30 juta orang, jadi cuma Rp 15 triliun per bulan," papar Said Iqbal.

Pihaknya juga akan menuntut adanya jaminan pendidikan kepada pemerintah dengan bentuk wajib belajar 15 tahun. Artinya, masyarakat bisa mendapatkan jaminan uang sekolah gratis dari sekolah dasar hingga ke taraf Diploma III.

"Kami meminta jaminan pendidikan juga wajib belajar 15 tahun sampai D-III gratis. Setidaknya, untuk 50 ribu anak orang miskin semua harus gratis pendidikannya," jelas Said Iqbal.

(hal/dna)