Jakarta -
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) Katherine Tai di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu (11/5).
Dalam pertemuan itu, salah satu isu yang dibahas mengenai kerja sama ekonomi digital ASEAN-Amerika Serikat (AS). Isu itu juga penting dibicarakan karena masih dalam kerangka pembahasan isu ekonomi bilateral, regional, dan multilateral.
Pertemuan dilakukan di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat pada 11-13 Mei 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Lutfi menyampaikan bahwa elemen ekonomi digital menjadi isu yang sangat signifikan dalam menavigasi pemulihan arus perdagangan di kawasan.
Namun, platform lintas batas ini memiliki tantangan tersendiri yang dapat memberikan tekanan cukup kuat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mengingat dinamika perdagangan internasional yang kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir.
"Misalnya, pandemi COVID-19, distorsi terhadap rantai pasok global dan regional, eskalasi konflik Rusia dan Ukraina, hingga melemahnya kepercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral," kata Lutfi dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/5/2022).
"Untuk itu, perlu kerja sama seluruh negara dalam menghentikan upaya-upaya kapitalisme modern yang saat ini berkembang di platform digital," lanjut Lutfi.
Pada pertemuan tersebut, Lutfi juga menyampaikan rencana pelaksanaan Pertemuan Khusus ASEAN Economic Ministers (AEM) pada 18 Mei 2022 di Bali.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar USTR Katherine Tai menyampaikan, program Amerika Serikat dalam pembangunan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh cukup signifikan di kawasan Asia Tenggara.
Agenda pemerintah Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik adalah melalui perwujudan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang memiliki fleksibilitas dan terdiri atas empat pilar utama yang saling terkait.
Keempat pilar tersebut yaitu Fair and Resilient Trade, Supply Chain Resilience, Infrastructure, Clean Energy dan Decarbonization; dan Tax and Anti-Corruption.
Lebih lanjut, Katherine Tai menitikberatkan penjelasan IPEF pada pilar Fair and Resilient Trade yang mencakup penyusunan prinsip-prinsip, aturan, standar, kolaborasi terkait ekonomi digital yang dewasa ini menimbulkan tantangan serta oportunitas tersendiri.
Katherine Tai menegaskan, pemerintah AS berupaya membangun suatu keterikatan yang didukung oleh sektor bisnis di kawasan melalui pembangunan ekonomi yang semakin tangguh, berkelanjutan.
Tidak hanya itu, untuk memberikan lebih banyak insentif bagi dunia usaha, dan meningkatkan inklusifitas, namun bukan sesuatu yang dipandang sebagai kebijakan anti Tiongkok.
"IPEF bukan kerangka kerja sama perdagangan tradisional dan memerlukan keterikatan yang lebih erat dalam menciptakan inovasi kerja sama perdagangan baru dengan negara atau ekonomi baru," ujarnya.
Ia mengatakan, AS sangat terbuka dalam mengembangkan sesuatu yang inovatif dan berbeda yang mungkin akan memiliki elemen-elemen perjanjian perdagangan sebagai platform untuk melanjutkan kolaborasi.
Pada pertemuan dibahas juga beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia dan Amerika Serikat. Isu tersebut di antaranya tentang rokok keretek, WTO, dan beberapa isu bilateral seperti Generalized System of Preferences (GSP), Intellectual Property Right (IPR), serta komitmen dalam kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat.
Dalam pertemuan itu, Indonesia dan AS juga akan mengupayakan pertemuan bilateral lanjutan di sela Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade APEC-MRT atau Pertemuan the Twelfth WTO Ministerial Conference (MC-12) mendatang.
.webp)
