Pemerintah India menerbitkan larangan ekspor gandum pada Jumat malam. Hal ini karena adanya gelombang panas yang mengganggu produksi dan menimbulkan kenaikan harga di negara tersebut.
Indonesia merupakan negara yang mengimpor gandum setiap tahunnya 11,7 juta ton atau setara dengan US$ 3,45 miliar.
Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan angka impornya naik 31,6% dibanding tahun sebelumnya.
"Jadi kalau India melakukan proteksionisme dengan larang ekspor gandum, sangat berisiko bagi stabilitas pangan di dalam negeri. Dengan inflasi yang mulai naik, dikhawatirkan garis kemiskinan akan meningkat," kata dia Bhima, Sabtu (14/5/2022).
Dia menjelaskan ada 4 dampak dari pelarangan ekspor. Pertama, harga gandum di pasar internasional telah naik 58,8% dalam satu tahun terakhir. Imbas pada inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat.
Bhima menjelaskan contohnya tepung terigu, mie instan sangat butuh gandum, dan Indonesia tidak bisa produksi gandum.
Banyak industri makanan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi.
Kedua, pelarangan ekspor gandum yang belum diketahui sampai kapan waktunya membuat kekurangan pasokan menjadi ancaman serius. Perang Ukraina-Rusia sudah membuat stok gandum turun signifikan, ditambah kebijakan India, tentu berimbas signifikan ke keberlanjutan usaha yang butuh gandum.
Ketiga, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum dan ini harusnya menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia.
Keempat, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum, ketika harga gandum naik bisa sebabkan harga daging dan telur juga naik.
Selain itu pemerintah juga harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India.
"Pengusaha di sektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan Pemerintah. Sekarang harus dihitung berapa stok gandum di tanah air, dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat," jelas dia.
Menurut Bhima bukan tidak mungkin, Pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia.
(kil/eds)
