Titah buat 3 Gubernur Turun Tangan Lawan Penyakit Kuku dan Mulut

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 17 Mei 2022 22:57 WIB
Tim gabungan DKPP dan Polres Klaten antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pasar Jatinom, Klaten, Minggu (15/5/2022).
Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng: Pemeriksaan penyakit kuku dan mulut pada ternak
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) pencegahan dan antisipasi wabah penyakit kuku dan mulut pada ternak. SE itu ditujukan kepada Gubernur Aceh, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur.

Seperti diketahui data terakhir dari Kementerian Pertanian, penyakit yang menular pada hewan ternak ini sudah menyebar ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Aceh.

Dalam SE Nomor 440/2530/Sj tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak, dijelaskan dalam rangka pencegahan dan antisipasi penyakit kuku dan mulut pada ternak, serta dampak buruk ekonomi yang akan ditimbulkan, para Gubernur diminta melakukan empat langkah.

Pertama, pengendalian dan penanggulangan wabah di masing-masing wilayah melalui pengamatan, pengindentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kuku dan Mulut (Foot and Mouth Disease) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

Kedua, pengawasan secara maksimum pada lalu lintas hewan dan produk hewan rentan tertular penyakit kuku dan mulut baik antar provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit kuku dan mulut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program, kegiatan, sub kegiatan, pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

"Dalam hal pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan PMK di wilayah masing-masing belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait pengendalian dan penanggulangan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," lanjut SE tersebut, dikutip Selasa (17/5/2022).

Keempat atau yang terakhir, para gubernur diminta untuk melaporkan status pengendalian dan penanggulangan dalam antisipasi dan pencegahan penyakit kuku dan mulut pada ternak di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

(hns/hns)