Harta Karun Melimpah, 5 Provinsi Ini Malah Tak Banyak 'Duitnya'

Kholida Qothrunnada - detikFinance
Kamis, 19 Mei 2022 14:55 WIB
Wisatawan menyaksikan Hiu Sirip Hitam (Carcharhinus limbatus) saat melakukan penyelaman bersama pemandu dari pusat selam Shark Diving Indonesia di perairan Pulau Mitita, Morotai, Maluku Utara, Kamis (9/9/2021). Perairan Pulau Mitita selain menawarkan pemandangan keindahan bawah lautnya juga merupakan titik menyelam terbaik di Morotai untuk melihat hiu dari dekat. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Jakarta -

Tidak bisa bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, tidak semua daerah di Indonesia bisa kelimpahan SDA tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai daftar pendapatan asli daerah (PAD) di Indonesia di tahun 2021, terlihat ada sejumlah daerah yang memiliki PAD atau pemasukan paling rendah. Padahal diketahui, beberapa provinsi maupun daerah itu umumnya memiliki harta karun SDA atau potensi ekonomi lainnya yang cukup luas. Wilayahnya mereka umumnya merupakan daerah hasil pemekaran.

Lalu, apa saja provinsi itu?

5 Provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah Terendah di Indonesia

Dikutip dari data BPS anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi seluruh Indonesia, berikut adalah daftar provinsi yang memiliki pemasukan paling rendah di Indonesia:

1. Gorontalo

Pendapatan Gorontalo di tahun 2021 berdasarkan data BPS hanya ada sebesar Rp 1,91 triliun. Jika dibandingkan, jumlah itu memang lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar Rp 1,86 triliun. Namun, tidak lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencapai angka Rp 1,94 triliun.

Gorontalo sebenarnya memiliki potensi harta karun yang cukup melimpah. Sejauh ini, ada dua perusahaan pemegang kontrak karya (KK) pertambangan emas dan mineral yang beroperasi di Gorontalo.

Selain itu, ada juga perusahaan pemegang izin pertambangan emas dan tembaga, dan 111 perusahaan yang mengantongi izin pertambangan non-logam dan batuan, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (19/5/2022).

2. Sulawesi Barat

Tercatat pendapatan Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2021 nilainya Rp 2,04 triliun. Wilayah Sulbar berpotensi memiliki batu bara sebanyak 232 juta ton dan cadangan sebesar 19 juta ton di Kabupaten Mamuju. Selain itu, Sulbar juga terkenal dengan potensi pertambangan zeolit sebanyak 17 juta ton di Kabupaten Mamasa dan 119 juta ton di Kabupaten Majene.

3. Kalimantan Utara

Pendapatan Kalimantan Utara di 2021 hanya sebesar Rp 2,21 triliun. Padahal, wilayahnya memiliki potensi SDA utama yakni, minyak bumi, gas alam dan batu bara, dan lain-lain. Salah satu potensi gas yang sudah dimanfaatkan adalah lapangan South Sebuku yang memiliki cadangan gas sebanyak 2,5 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Lapangan ini dikelola oleh Pertamina EP-TAC Medco, dan sudah berproduksi pada tahun 2018.

4. Bangka Belitung

Pada tahun 2021 PAD Bangka Belitung adalah sebesar Rp 2,5 triliun, naik dari tahun sebelumnya yakni Rp 2,4 triliun. Provinsi ini merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian (pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit).

Bahan tambang utama di provinsi ini adalah timah dengan potensi sebesar 5,28 juta ton. Bangka Belitung juga menyimpang harta karun yang rumornya bakal menjadi bahan tambang yang paling diburu dunia, karena bisa digunakan sebagai elemen kendaraan listrik.

5. Maluku Utara

Tercatat bahwa pendapatan provinsi Maluku Utara tahun 2021 adalah Rp 2,8 triliun. Kementerian ESDM menyebut Halmahera, yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku Utara, menyimpan potensi SDA yang cukup besar, terutama di bidang pertambangan logam dan panas bumi.

Pulau Halmahera Potensi berpotensi memiliki hipotetik mineral Nikel di sebesar 238 juta ton ,yang dapat diolah menjadi Fero-Nikel (FeNi). Besarnya cadangan nikel di Maluku Utara membuat investor tertarik membangun smelter di Pulau Obi. Smelter yang dibangun oleh PT Halmahera Persada Legend (HPL) ini nilainya lebih dari US$ 1 miliar atau lebih dari Rp 14,3 triliun.

(fdl/fdl)