Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tahun ini pemerintah akan menambahkan jumlah anggaran untuk keperluan bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp 18,6 triliun. Dengan begitu secara keseluruhan total anggaran yang akan dikeluarkan menjadi Rp 431,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tambahan anggaran itu akan dimanfaatkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
"Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk memberikan tambahan perlindungan sosial yaitu Rp 18,6 triliun yang akan diberikan atau bahkan sebagian sudah diberikan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta KPM dan BPUM," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022) lalu.
Tambahan anggaran bansos ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga pangan yang melonjak akibat kondisi global.
"Jadi kalau masyarakat tanya apa manfaat APBN buat mereka, ini yang dalam bentuk perlinsos. Itu adalah yang langsung dinikmati oleh masyarakat," jelasnya.
Lebih rinci dijelaskan anggaran bansos sebesar Rp 431,5 triliun ini akan dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp 28,7 triliun, kartu sembako Rp 45,1 triliun, Kartu Prakerja Rp 11 triliun, BLT Desa Rp 28,8 triliun, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) Rp 46,5 triliun.
Anggaran Rp 431,5 triliun itu sudah termasuk untuk perluasan perlindungan masyarakat pada tahun berjalan yang ditujukan untuk Kartu Prakerja sebesar Rp 9 triliun, bantuan pendidikan Rp 9 triliun, bantuan PKL warung dan nelayan Rp 1,7 triliun, serta BLT minyak goreng Rp 7,5 triliun.
Selain penambahan anggaran untuk bansos, Sri Mulyani juga mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi BBM, LPG dan listrik Rp 74,9 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 208,9 triliun dari sebelumnya hanya Rp 134 triliun. "Itu adalah langsung dinikmati masyarakat," tandas Sri Mulyani.
(fdl/fdl)
