Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kawasan Asia Pasifik masih mengalami tantangan besar akibat dari pandemi COVID-19. Jokowi menyampaikan dalam video yang ditujukan untuk Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP) .
"Ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat pra pandemi," ungkapnya melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/5/2022).
Jokowi mengungkapkan 70% dari total pengangguran baru terjadi di kawasan Asia Pasifik dan 85 juta penduduk di kawasan ini juga kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrem. Pertumbuhan ekonomi kawasan tahun ini sebagaimana prediksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) turun 0,5% menjadi 4,9%.
"Inflasi juga diperkirakan mencapai 8,7%, naik 2,8% dari perkiraan semula," ujarnya.
Target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), lanjut Jokowi, juga semakin tertunda. Diperkirakan kawasan Asia Pasifik baru dapat mencapai SDGs paling cepat pada 2065.
Jokowi menyarankan sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat. Selain itu digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau juga penting karena merupakan mempengaruhi masa depan perekonomian Asia Pasifik.
"Optimalisasi digitalisasi perdagangan akan memangkas biaya perdagangan di kawasan setidaknya 13%. Akses umkm pada financial inclusion dan rantai pasok kawasan perlu didorong. Dukungan bagi upaya pertumbuhan hijau sgt diperlukan termasuk transisi energy dan kapasitas pajak perlu harus diperkuat, termasuk carbon tax," papar dia.
Kepada UNESCAP, Jokowi mengatakan presidensi G20 Indonesia dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang terutama bidang kesehatan, transformasi digital dan transisi energy.
Pendanaan SDGs Minim
Jokowi meminta pendanaan untuk mengakselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di kawasan Asia Pasifik diperkuat. Pendanaan yang terjadi sekarang dinilai kurang.
Ia mengungkapkan Asian Development Bank (ADB) memperkirakan kebutuhan US$ 1,5 triliun atau Rp 21.978 triliun (kurs Rp 14.652) tiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik pada 2030.
"Sementara ketersediaan pendanaan global hanya US$ 1,4 triliun" katanya.
Investasi swasta harus didorong meskipun Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing.
"UNESCAP perlu mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan bisnis matching di antara negara anggota pendanaan inovatif perlu terus dimajukan, kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya sangat diharapkan," paparnya.
Indonesia sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif seperti SDG Indonesia One, Green Sukuk dan ekonomi karbon.
Simak juga 'Sri Mulyani Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 5,9%, Inflasi Maksimal 4%':
