RI Ikut Kongsi Dagang Bareng AS, Dipimpin Joe Biden

Aldiansyah Nurrahman - detikFinance
Rabu, 25 Mei 2022 17:07 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam acara jamuan santap malam di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022) malam waktu setempat atau Jumat (13/5/2022) pagi waktu Indonesia.
Foto: Dok. BPMI Setpres
Jakarta -

Bersama dengan 12 negara lainnya, Indonesia masuk ke dalam kelompok kerangka kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, yakni Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

Lebih rinci, 13 negara anggota dari gerakan yang digagas Amerika Serikat (AS) ini antara lain AS, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kepastian Indonesia bergabung dengan IPEF terlihat dari unggahan Instagram Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri peluncuran IPEF, secara virtual, dari Jakarta.

"Mewakili Presiden @jokowi dalam launching Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity/Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik #IPEF yang diinisiasi @potus & beranggotakan 13 negara salah satunya, Indonesia. Pemerintahan @jokowi mengedepankan perdagangan yg adil, inklusif dan tangguh. Onwards and Upwards," katanya, mengutip instagram @mendaglutfi, Rabu (25/5/2022).

Pada peluncuran yang digelar Senin (23/5/2022) itu, Lutfi menyampaikan Indonesia menyambut baik upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik melalui IPEF ini. Ia memaparkan empat prinsip yang harus digarisbawahi dalam kerangka kerja sama ini.

"Pertama, IPEF harus menghasilkan kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan. Hanya dengan demikian, manfaat IPEF dapat dirasakan oleh rakyat negara-negara kita," ujarnya.

Kedua, IPEF harus bersifat inklusif dan terbuka bagi semua negara di kawasan. Mendag menilai, kawasan Indo-Pasik terlalu besar jika manfaatnya hanya dinikmati oleh negara-negara tertentu.

"Kerja sama ekonomi inklusif akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Kami tidak ingin melihat IPEF hanya sekadar instrumen untuk memenuhi kebutuhan negara-negara lain," ucapnya.

Ketiga, IPEF seharusnya tidak menciptakan tantangan-tantangan pembangunan baru bagi negara-negara di kawasan.

"Penerapan norma-norma dan standar-standar dalam kerja sama ekonomi harus didukung dengan program-program pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa semua negara di kawasan bisa berpartisipasi sepenuhnya," ujar Lutfi.

Keempat, IPEF harus mendorong sinergi antara IPEF dan kerangka kerja regional lainnya, terutama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

"Kami berharap IPEF dapat berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas, serta kesejahteraan di kawasan. Untuk itu, Indonesia siap ikut serta dalam dialog dan memberikan masukan konstruktif bagi keberhasilan kerja sama IPEF," tandasnya.

(fdl/fdl)