Utang pemerintah per 30 April 2022 tercatat Rp 7.040 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,9%.
Dikutip dari buku APBN KiTa periode April, disebutkan jumlah utang ini terdiri dari 88,47% surat berharga negara (SBN) dan pinjaman 11,53%.
Untuk SBN tercatat Rp 6.228,9 triliun dengan komposisi Rp 4.993 triliun untuk SBN domestik dan valuta asing Rp 1.235 triliun.
Kemudian untuk pinjaman tercatat Rp 811,42 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 14,1 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 797,32 triliun.
"Secara mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 71,13%," dikutip dari buku APBN KiTA Rabu (25/5/2022).
Utang ini sebagai counter-cyclical untuk memenuhi kebutuhan belanja produktif seperti antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, DAK fisik, dana desa, serta pembangunan infrastruktur guna memperkecil indeks infrastructure gap.
Belanja produktif tersebut merupakan investasi bagi Pemerintah yang hasilnya memiliki efek multiplier berlipat dan dapat dirasakan hingga masa mendatang.
Selain itu, selama tahun 2020-2022 terdapat peningkatan kebutuhan belanja akibat pandemi COVID-19.
Peningkatan kebutuhan belanja tersebut antara lain diperuntukkan guna menyehatkan masyarakat melalui pengadaan vaksin, insentif nakes, dan biaya perawatan COVID-19 melindungi masyarakat rentan dan terdampak melalui penyaluran program-program bantuan sosial serta mendukung ketahanan dan membangkitkan dunia usaha melalui berbagai insentif dan kemudahan kredit yang diberikan.
Pengelolaan utang Indonesia yang prudent tak luput dari apresiasi lembaga pemeringkat kredit. Pada 27 April lalu, S&P mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dan merevisi outlook dari yang sebelumnya negatif menjadi stable.
Afirmasi peringkat Indonesia oleh S&P pada BBB dengan stable outlook mencerminkan optimisme investor internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah tantangan global maupun domestik. Di saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi dan memperbaiki outlook dari negatif menjadi stabil.
Peningkatan outlook tersebut menunjukkan kepercayaan S&P terhadap perekonomian Indonesia yang membaik dengan cepat dan kuat didukung kebijakan penanganan pandemi COVID-19 serta kebijakan makroekonomi yang efektif. Meski masih diliputi ketidakpastian, pemulihan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut.
(kil/eds)
