Jangan Sampai Kena Denda 200%, Tax Amnesty Jilid II Sisa Sebulan Lagi

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 27 Mei 2022 16:22 WIB
Infografis 14 aturan baru pajak
Ilustrasi Tax Amnesty Jilid II (Foto: Infografis detikcom/Denny)
Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak untuk segera mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Sebab, ada sanksi yang cukup berat jika DJP menemukan harta yang belum dilaporkan.

"Mengingatkan saja, konsekuensi dari dulu ikut tax amnesty, nah sekarang diberikan kesempatan untuk ikut PPS kebijakan I, tapi kalau kemudian masih ketinggalan lagi kita kembali ke Undang-undang Tax Amnesty Pasal 18," kata Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (27/5/2022).

PPS sendiri telah dimulai sejak 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022.

Lebih lanjut, Hestu Yoga mengatakan, jika DJP menemukan harta yang belum dilaporkan maka akan dikenaikan pajak 30%. Tak cuma itu, wajib pajak juga mesti membayar sanksi sebesar 200%.

"Yang ketinggalan ketemu lagi oleh DJP, nah itu akan dikenai PPh 30% orang pribadi, badan 25% dan plus sanksinya 200% dari pajak yang terutang tadi. Jadi 90% dari nilai harta itu akan untuk negara, ditagih oleh DJP," katanya.

Kembali, Hestu mengingatkan masyarakat agar segera mengikuti program ini.

"Nah oleh karena itu kembali lagi terutama peserta tax amnesty yang dulu masih ketinggalan harta-hartanya, entah karena ragu, masih menginventarisir kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujarnya.

(acd/dna)