Banyak yang Mengundurkan Diri karena Penempatan, CPNS Lupa Sama Aturan Ini?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 29 Mei 2022 13:29 WIB
Permenpan RB No 27 Tahun 2021 Soal Kelulusan CPNS, Ini Isinya
Foto: SKB CPNS (Luthfy Syahban/detik.com)
Jakarta -

Ratusan CPNS ramai-ramai mengundurkan diri. Setidaknya, data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan ada 100 orang dari total 112.513 CPNS yang lolos seleksi 2021 mengundurkan diri.

Lokasi kerja atau penempatan menjadi salah satu alasan utama CPNS untuk mengundurkan diri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama.

"Kebanyakan memang tentang gaji, ada juga yang lokasi. Kebanyakan mungkin ada yang penempatan lokasinya jauh," beber Satya kepada detikcom, Kamis (26/5/2022) kemarin.

Bicara soal penempatan kerja, sebetulnya para abdi negara sendiri seharusnya sudah siap untuk penempatan di mana saja. Bahkan, hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam beleid tersebut, menerima penempatan kerja di manapun menjadi salah satu kewajiban PNS. Hal itu tercantum dalam pasal 3 PP No 94 tahun 2021. Artinya, secara umum menjadi abdi negara aturannya harus siap untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia.

"Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi pasal 3 poin h.

Kembali ke Satya dia menegaskan sudah ada sederet sanksi yang disiapkan bagi CPNS yang mengundurkan ini. Dia menjelaskan sanksi paling rendah dan paling umum adalah pelamar kena blacklist, alias tidak bisa lagi melamar pada semua jalur penerimaan aparatur sipil negara (ASN) untuk satu periode berikutnya. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 54 ayat 2 Permen PANRB No 27 tahun 2021.

Satya menyatakan pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenai sanksi.

"Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya," ungkap Satya.

Nah Satya mengungkapkan berbagai instansi memberlakukan sederet sanksi tambahan. Banyak sekali sanksi tambahan itu berupa denda, mulai dari Rp 25 juta sampai Rp 100 juta.

Misalnya, di Kementerian Luar Negeri, melalui Pengumuman Kemenlu no 00008/KP/11/2019/24/03 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 pelamar Kementerian Luar Negeri yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar Rp 50 juta.

Hal ini berlaku juga di Kementerian PPN/Bappenas, melalui Pengumuman Nomor 01/PANSEL-CPNS/11/2019 tentang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PPN / Bappenas tahun Anggaran 2019 menyebutkan ada denda hingga Rp 35 juta bagi pelamar CPNS yang mengundurkan diri.

Denda paling besar diterapkan Badan Intelijen Negara atau BIN. Melalui Pengumuman Nomor: Peng-11/XI/2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Intelijen Negara tahun Anggaran 2019, dijelaskan ada denda mulai dari Rp 25-100 juta bagi pelamar CPNS BIN yang mengundurkan diri. Kriterianya sebagai berikut:
a. Dinyatakan lulus seleksi CPNS kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 25 juta
b. Telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 50 juta
c. Telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti Diklat Intelijen tingkat dasar dan diklat lainya kemudian mengundurkan diri, sebesar Rp 100 juta.

(hal/zlf)