ADVERTISEMENT

KPK Ungkap Potensi Korupsi di Sektor Pertanian, Singgung Impor Komoditas

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 30 Mei 2022 13:01 WIB
Sejumlah petani memanen padi di Cikarang, Jawa Barat. Meski panen kali ini terbilang cukup, tapi para petani ini tetap menjerit. Kenapa?
KPK Ungkap Potensi Korupsi di Sektor Pertanian, Singgung Impor Komoditas/Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada potensi korupsi pada sektor pertanian di Indonesia. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan hal tersebut terjadi karena banyak petani yang tidak tahu langkah yang harus ditempuh.

"Kenapa selama ini bangsa kita masih memiliki potensi korupsi di sektor komoditas? Ini karena sama sama gelap, petani nggak tahu harus tanam dan produksi apa. Lalu (pasar) juga tidak tahu sedang butuh dan surplus apa," ujar dia dalam Talkshow Neraca Komoditas, Senin (30/5/2022).

Dia mengungkapkan, saat ini juga masih sering ditemui beberapa hal yaitu seperti impor barang pertanian yang berlebihan karena tak ada kejelasan. Misalnya tak ada angka yang menjabarkan terkait jumlah kebutuhan masyarakat, tingkat produksi sampai pasokan dan kebutuhan barang.

"Jadi jangan sampai kita impor saat panen raya," ujar dia.

Oleh karena itu dengan Neraca Komoditas ini diharapkan bisa memberikan kepastian untuk pelaku pasar dan produsen. Ghufron menyebut selama ini Indonesia tidak memiliki peta untuk produsen dan pelaku dagang lain.

Dengan transparansi ini diharapkan tak cuma rakyat Indonesia yang bisa menikmati manfaatnya. Bagi pelaku usaha dan pemerintah juga bisa meraup untung dari kemudahan transaksi dari keuntungan pajaknya.

Ghufron mencontohkan, kadang masih ada laporan yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang dijual atau dikirimkan. "Mohon maaf kadang ada laporan di Bea Cukai, laporan di pelabuhan itu mungkin angkanya kecil, tapi kalau di-trace dari negara produsen mungkin angkanya lebih. Kalau untuk ekspor itu di pintu keluar angkanya kecil, tapi di negara tujuan angkanya besar. Ini menunjukkan masih ada yang tidak terlaporkan," ujar dia.

Menurut dia jika tidak terlaporkan maka penarikan pajak di sektor tersebut menjadi tidak optimal, sehingga Lembaga National Single Window (LNSW) ini menjadi referensi ekspor, impor dan kebijakan perindustrian lainnya.

"Ini yang penting neraca komoditas untuk rekomendasi ekspor impor. Untuk melindungi penyelenggara negara agar tidak lagi terhantui dan menemui tantangan suap. Ketika ada kepastian tentu suap tidak ada dan pendapatan pemerintah dari ekspor dan impor akan maksimal," jelasnya.

(kil/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT