.webp)
Pemerintah mendesain anggaran kesehatan 2023 pada rentang Rp 153,8 triliun hingga Rp 209,9 triliun. Jumlah tersebut turun dibanding tahun-tahun pandemi COVID-19, pada 2022 Rp 255,4 triliun dan 2021 Rp 312,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran kesehatan pada tahun depan untuk penanganan pandemi COVID-19 didesain sangat kecil. Meski dari sisi nominal lebih kecil, anggaran kesehatan non COVID-19 disebut tetap naik dibanding 2 tahun sebelumnya.
"Kalau dilihat levelnya memang lebih rendah dibanding 2021-2022, namun dengan asumsi bahwa belanja untuk pandemi akan sangat menurun tajam atau hampir nol, maka total belanja ini jauh lebih besar dibanding belanja kesehatan non pandemi tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2020, anggaran kesehatan non COVID-19 sebesar Rp 119,9 triliun, kemudian meningkat sebesar 121,8 triliun pada 2021, dan Rp 139 triliun pada 2022.
"Transisi belanja kesehatan tidak mengorbankan kebutuhan belanja kesehatan yang tetap penting. Artinya kita tetap memfokuskan belanja kesehatan yang memang secara struktural harus diperbaiki," ucap Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, anggaran kesehatan tahun 2023 digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan membayarkan iuran PBI-JKN kepada 96,8 juta jiwa, serta untuk imunisasi. Lalu untuk transformasi dan kesiapsiagaan kesehatan, percepatan penurunan stunting, hingga dukungan sarana prasarana kesehatan.
"Untuk Jamkesnas membantu masyarakat miskin agar tetap mendapat jaminan kesehatan, kemudian pengendalian penyakit dan imunisasi, layanan kesehatan dan penurunan stunting, serta pembangunan sarana prasarana kesehatan yang tetap akan diperbaiki di seluruh pelosok tanah air," ucap Sri Mulyani.
Secara keseluruhan, pemerintah mematok belanja negara antara Rp 2.795,9 triliun sampai Rp 2.993,4 triliun atau setara dengan 13,80-14,60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Belanja pemerintah pusat ditarget Rp 1.995,7 triliun sampai Rp 2.161,1 triliun atau setara dengan 9,85-10,54% dari PDB. Lalu transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800,2 triliun sampai Rp 832,4 triliun atau setara 3,95-4,06% dari PDB.
