.webp)
Percepatan pembangunan infrastrukur masih menjadi prioritas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Perkiraan alokasi anggarannya mencapai Rp 367,7 triliun hingga Rp 417,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan periode APBN 2022 yang sebesar Rp 365,8 triliun.
"Percepatan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus untuk APBN 2023. Level belanjanya di Rp 367,7 triliun hingga 417,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembiayaan infrastruktur akan difokuskan untuk yang bisa diselesaikan pada tahun 2023 atau semester I-2024. Hal itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) seiring akan habisnya masa jabatan.
"Untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam mengakselerasi dan membangun infrastruktur baik itu mulai dari penyediaan air minum, pengolahan limbah energi pangan dan konektivitas serta infrastruktur jalan dan TIK lainnya," bebernya.
Selain itu, belanja infrastruktur juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara (IKN). Sri Mulyani menjelaskan pembangunannya sudah dimulai tahun ini.
"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu 2023 juga akan makin diakselerasi. Belanja APBN untuk membangun dari mulai infrastruktur dasar, hingga berbagai fasilitas pemerintahan yang utama sudah dimulai dan akan diteruskan pada tahun depan," bebernya.
Sayangnya tidak dijelaskan berapa total belanja APBN 2023 untuk pembiayaan IKN. Berdasarkan pemberitaan detikcom sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut bahwa belanja pembangunan IKN dalam APBN tahun depan adalah Rp 27-30 triliun.
"Kementerian yang sangat penting adalah Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenhan dan Polri karena harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan. Serta Kemendikbud dan Kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal harus sudah dimulai," tutur Sri Mulyani.
