Pemerintah Genjot Pengadaan Barang Pakai Produk UMKM, Begini Caranya

Pemerintah ingin pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan memanfaatkan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mendukung itu, pelaku usaha menggelar Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022.

Acara ISPE 2022 ini diselenggarakan untuk pertama kalinya dengan tujuan mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan).

Kegiatan yang digelar pada tanggal 2-3 Juni 2022 ini bertujuan dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi dua tahun terakhir.

Ketua Umum AKEN, Sutardi selaku pelaksana ISPE 2022 mengatakan bahwa pengadaan berkelanjutan adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017.

Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP).

"Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa," tegas Sutardi, dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/6/2022).

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam Pengadaan Berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil.

Namun demikian inisiatif Pengadaan Berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju Pengadaan Berkelanjutan.

"Kami mengangkat Sustainable Procurement sebagai langkah membantu mensukseskan Program Pemerintah dalam menjalankan Sustainable Public Procurement dan membantu para Stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini Pemerintah dan UMKM. Target kami satu juta produk dalam negeri masuk di E-Katalog Nasional," jelas Sutardi.

ISPE 2022 ini juga merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi.

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya Kertas, termasuk sub produk. Misalnya: Kerta foto copy dan Kertas Grafis, Kertas Tisu (Kertas toilet, tisu dapur, sapu tangan); Furnitur, termasuk sub-produk tertentu. Misalnya: Mebel kayu, Furniture Rotan/Bambu;

Peralatan Listrik dan Elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti: Komputer dan laptop, Printer dan perangkat Multifungsi AC, Pusat Data, Cahaya dan Lumineer; Peralatan Pengolahan Limbah Medis (Autoclave dan Microwave Hybrid).

Lanjut ke halaman berikutnya