.webp)
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena dianggap tidak bersungguh-sungguh atasi polemik minyak goreng di Indonesia.
Petani sawit menyebut Kemendag kurang berkomitmen dalam menjalankan titah presiden terkait pembukaan kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) cs. Tidak jelasnya dokumentasi persyaratan ekspor yang jadi tugas Kemendag membuat ekspor CPO belum terlaksana.
Petani Sawit pun turut menyebut peran Luhut yang ikut mengurusi minyak goreng. "Kenapa sampai minta Luhut turun gunung? itu menandakan pak Jokowi melihat menterinya nggak beres," kata Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung kepada detikcom, dikutip Jumat (3/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Gulat, sikap ragu-ragu yang ditunjukkan Kemendag membuat petani sawit di Indonesia menderita. "Karena kami petani sawit dari Aceh sampai Papua sangat menderita akibat keragu-raguan Menteri Perdagangan," ungkapnya.
Hasil penelusuran APKASINDO menunjukkan harga TBS saat ini berkisar antara Rp 1.600/kilogram, hanya naik sebesar Rp 200 sejak dibukanya kembali larangan ekspor. Padahal, jika melihat harga CPO internasional yang mencapai Rp 22.500, harga TBS harusnya adalah Rp 4.550.
Gulat tidak mempermasalahkan kebijakan DMO dan DPO, atau pungutan ekspor yang ditetapkan pemerintah. Yang terpenting petani sawit menginginkan harga yang wajar, bukan harga yang tinggi.
Sebelumnya Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus masalah minyak goreng. Luhut mengatakan dirinya ikut mengurus kelangkaan minyak goreng dan berharap kelangkaan minyak goreng di Indonesia segera tuntas.
(zlf/zlf)
