ADVERTISEMENT

Butuh Rp 5,5 M buat Pindahkan 60 Ribu PNS ke Ibu Kota Baru

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 06 Jun 2022 20:00 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan prasasti bergambar peta Indonesia di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). Prasasti tersebut dibangun di atas tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia yang telah disatukan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan sejumlah program prioritas beserta anggarannya pada rencana kerja 2023. Salah satunya, rencana alokasi dana untuk pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke ibu kota negara baru (IKN).

Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengungkap pemerintah akan mengalokasikan dana untuk pemindahan ASN alias PNS ke ibu kota nusantara di Kalimantan sebesar Rp 5,5 miliar.

"Pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi ASN, untuk ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota nusantara sebanyak 60.000 orang (tahap awal) dengan alokasi anggaran Rp 5,5 miliar," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/6/2022).

Rencana ini masuk dalam program prioritas BKN berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun 2023. Adapun pagu indikatif yang didapat BKN pada 2023 sebesar Rp 585.409.844.000 atau Rp 585 miliar.

Selain itu, ada beberapa program prioritas lainnya, yakni revitalisasi sistem seleksi dengan satu sistem informasi dengan alokasi dana Rp 1,5 miliar. Ini merupakan tanggung jawab Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian.

Kemudian, program penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Alokasi anggaran untuk program ini Rp 3 miliar.

"Sistem informasi ASN terintegrasi dengan target satu sistem informasi, dengan alokasi anggaran Rp 2,5 miliar. Sistem informasi talent pool ASN dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar," lanjutnya.

Terakhir, program penegakan disiplin ASN dengan target satu rekomendasi kebijakan dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar.

Bima menambahkan pihaknya juga mengajukan usulan tambahan anggaran program kerja pada 2023 sebesar Rp 81.872 893.000.

Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan gedung UPT BKN sebesar Rp 33 miliar, pengadaan sarana pendukung computer assisted test (CAT) Rp 15,9 miliar, sarana dan prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi Rp 21,6 miliar, dan transformasi Pendidikan Ilmu Kepegawaian menjadi Politeknik Kepegawaian Negara Rp 10,8 miliar.



Simak Video "Faisal Basri Kritik Pembangunan IKN di Tengah Pandemi-Utang Menggelembung"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT