.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya jengkel karena banyaknya anggaran negara yang dibelikan produk impor. Bahkan kata 'bodoh' terlontar dari mulut Jokowi setiap meluapkan kekesalannya tentang itu.
Terbaru kekesalan itu diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
"Maaf kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu (beli produk impor) bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya, ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa nggak bodoh kita ini," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengungkapkan banyak kementerian dan pemerintah daerah (pemda) yang maunya cuma beli produk impor dengan berbagai macam alasan. Dia pun tak habis pikir masih ada 842 produk impor di e-Katalog yang sebetulnya dapat dipenuhi dari produk dalam negeri.
"Banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali," bebernya.
Jokowi menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat dan daerah harus menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien. Untuk itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP diminta mengawal kepatuhan Kementerian, Pemda, BUMN, dan BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.
"Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, memiliki APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya produk impor. Bodoh sekali kita," ujarnya.
Pertama Kali Jokowi Jengkel soal Produk Impor
Kejengkelan Jokowi soal produk impor awalnya diungkapkan di momen pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Badung, Bali, pada 25 Maret 2022. Jokowi juga sempat melarang tepuk tangan saat memberikan arahan.
Jokowi meminta pembelian produk impor dihentikan, serta anggaran pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk membeli produk lokal. Sangat bodoh menurutnya, jika hal itu tak kunjung dilakukan.
"Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita, kalau nggak lakukan ini. Malah beli barang impor. Mau diteruskan? Ndak! Ndak bisa," tegas Jokowi.
Lanjut di halaman berikutnya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle sudah... Akan saya awasi betul," kata Jokowi.
Nah untuk lembaga dan instansi pemerintah tingkat daerah, ada juga ancaman yang diberikan Jokowi bila masih kecanduan barang impor. Dia menyatakan anggaran DAK dan DAU untuk pemerintah daerah bisa saja dipangkas.
"Kalau ada yang nggak semangat, saya potong DAK-nya. Setuju? Setujunya ndak semangat, kelihatannya pada ngeri semuanya. Saya potong nanti, DAU-nya juga saya tahan jika ada yang tidak sepakati apa yang ada pada hari ini," tegas Jokowi.
Sebagai informasi, DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Sementara, DAU adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan di daerah. DAU menjadi komponen belanja dalam APBN dan pendapatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Jokowi Terbitkan Inpres
Setelah itu, Jokowi mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Para menteri hingga ketua lembaga diminta merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk UMKM hasil produksi dalam negeri.
Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dikeluarkan pada 30 Maret 2022.
24 Mei 2022
Jokowi kembali mewanti-wanti jangan sampai uang rakyat dipakai untuk membeli produk impor. Jokowi menegaskan memakai uang rakyat untuk membeli produk impor adalah salah besar.
"Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income negara sangat sulit. Mencari devisa negara sangat sulit, lha uang di APBN-APBD di BUMN dibelikan barang impor, produk-produk luar," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dan evaluasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Gimana nggak salah? Salah besar sekali," imbuhnya.
Selain itu, Jokowi menyoroti beberapa instansi yang serapan anggarannya masih kecil. Bahkan ada yang masih nol persen.
"Kelihatan semuanya. 107 pemda serapannya masih 5 persen, bahkan yang 17 pemda masih nol persen," ujar Jokowi.
Instansi yang serapan anggarannya masih kecil nantinya akan ditayangkan. Jokowi ingin instansi-instansi ini merasakan efek jera.
"Sebetulnya mau saya tayangin, tapi nggak, sepertinya bulan September saja, biar kelihatan semua. Nih, pemda mana, nih kementerian mana. Biar kapok, tayangkan. Mana komitmennya? 100 realisasi hanya 5," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya jengkel karena banyaknya anggaran negara yang dibelikan produk impor.
Simak Video "Video: kala Jokowi Antar Cucu Liburan di Tengah Masa Penyembuhan"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/das)
