.webp)
Isu reshuffle jajaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) bulan ini kembali menguat. Ekonom berpendapat ada menteri-menteri terkait bidang ekonomi yang harus di-reshuffle.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan dalam jajaran menteri bidang ekonomi harus direshuffle satu paket, mulai dari Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Perdagangan (Muhammad Lutfi).
Kemudian, Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Investasi/BKPM (Bahlil Lahadalia).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kelima menteri itu perlu di reshuffle karena ada beberapa catatan. Terutama kinerja dalam pemenuhan kebutuhan pokok, kestabilan harga hingga masalah perekonomian lainnya yang belum selesai. Misalnya saja Menteri Perdagangan yang sampai saat ini belum selesai menangani minyak goreng.
"Bahkan masalah diambil alih oleh jadi melibatkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kementerian Teknis perdagangan, perindustrian dianggap kinerjanya tidak begitu bagus atau tidak begitu baik. Sehingga kalaupun dilakukan reshuffle layak dilakukan," tuturnya, kepada detikcom, Selasa (14/6/2022).
Tidak hanya masalah kinerja, beberapa menteri dinilai sibuk berurusan dengan politik. Bahkan, menurut Bhima ada yang menggunakan fasilitasnya sebagai menteri untuk berkampanye.
"Apa lagi Menteri Investasi, sebenarnya membingungkan, satu sisi terlihat banyak berpolitik daripada mendorong realisasi dan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Terlihat dengan adanya dukungan 3 periode. Itukan mendistraksi citra Jokowi bahwa ingin fokus menyelesaikan masalah ekonomi," ujarnya.
Jika kelima menteri itu di-reshuffle, untuk penggantinya Bhima menyarankan dari profesional jangan sampai dari partai politik atau terafiliasi kepentingan politik. "Kalau tetap orang partai itu sama saja tidak menyelesaikan masalah," lanjutnya.
Dihubungi terpisah, Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga menyebutkan menteri yang sama. Berbedanya dia juga mengatakan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi direshuffle.
"Satu lagi ya Menteri Keuangan sendiri, menteri keuangan inikan adalah mengatur fiskal. Ini dia tidak pro rakyat sampai dengan April ini belanja-belanja (tidak terpenuhi). Saya tidak tahu apakah realisasi yang sulit karena kementerian atau lembaga teknisnya tidak investasi atau memang lokasinya sulit," ungkapnya.
Kemudian, jika untuk Luhut menurutnya tugasnya saat ini semakin banyak dan tidak berfokus dalam pekerjaannya mengejar investasi untuk Indonesia.
"Dia sudah mengejar investasi ke AS, ke Elon Musk, namun di lain sisi dia mengurusi yang lain terus. Apakah investasi kemaritiman sudah sesuai atau belum," tutupnya.
(ang/ang)
