.webp)
Isu reshuffle jajaran menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguat dan menjadi perhatian sejumlah pihak. Menteri bidang ekonomi pun disebut masuk daftar reshuffle itu.
Jelang reshuffle ini, sejumlah menteri hari ini telah mendatangi Istana Presiden. Menteri yang datang ke Istana mulai dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra
Meski belum diumumkan secara resmi, setelah reshuffle akan ada pengganti yang mengisi jabatan tersebut. Ekonom berpendapat ada beberapa catatan untuk pemerintah saat mengganti menteri yang di-reshuffle.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan menyarankan dari kalangan profesional. Dia bilang, jangan sampai dari partai politik atau terafiliasi kepentingan politik.
"Kalau tetap orang partai itu sama saja tidak menyelesaikan masalah," katanya kepada detikcom, Senin (14/6/2022).
Menurutnya, jika sosok yang menggantikan menteri sebelumnya memiliki kepentingan politik, tugasnya tidak akan fokus. Belum lagi, citra Jokowi selama ini fokus untuk menyelesaikan masalah ekonomi.
"Pak Jokowi juga harus mempersiapkan legacy warisan masalah ekonomi dan pr ekonomi yang saat ini belum diselesaikan. Jadi ini harus harus mengerti dari sisi visi dan misi Jokowi bukan justru tahun politik justru banyak menteri yang berkampanye," ungkapnya.
Ia mengatakan, karena sejauh ini masalah Indonesia terkait kebutuhan pokok, stabilisasi harga hingga masalah ekonomi lainnya, maka ada lima menteri yang harus di-reshuffle.
Kelima menteri tersebut di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Perdagangan (Muhammad Lutfi). Kemudian, Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Investasi/BKPM (Bahlil Lahadalia).
Dihubungi terpisah, Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyinggung bagaimana menteri harus profesional dan harus bisa tegas atas kebijakannya. Ia pun mengatakan hal ini terutama untuk Mendag selanjutnya jika yang saat ini di-reshuffle.
"Harus berani melawan apa yang dia punya kebijakan, mempertahankan kebijakannya, mempertanggungjawabkan kebijakan untuk kepentingan bangsa," ujarnya.
Kemudian, jika Mentan yang terkena reshuffle, tentu harus mampu mengurangi impor pangan yang selama ini tinggi. Memang diketahui impor pangan Indonesia cukup tinggi, apalagi pada sayur-mayur.
(eds/eds)
