Deretan PR Hadi Tjahjanto: Urus Mafia Tanah hingga Reformasi Birokrasi

Deretan PR Hadi Tjahjanto: Urus Mafia Tanah hingga Reformasi Birokrasi

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 15 Jun 2022 16:58 WIB
Menteri ATR/BPN diganti dengan Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Sebelumnya, jabatan tersebut dipegang oleh Sofyan Djalil.
Foto: dok. Puspen TNI
Jakarta -

Tugas berat dalam dua tahun ke depan dipikul Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) baru Hadi Tjahjanto. Mulai dari mafia tanah hingga reformasi birokrasi jadi masalah yang harus diselesaikan olehnya.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pekerjaan rumah utama Hadi adalah membasmi mafia tanah. Dengan berlatar belakang militer Bhima yakin Hadi mampu mendobrak praktik mafia tanah yang selama ini terjadi di Indonesia.

Menurutnya, mafia tanah saat ini sudah menjadi kejahatan yang terorganisir. Maka dari itu ketegasan dan keberanian Hadi sebagai mantan tentara harus bisa mendobrak praktik jahat ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seharusnya beliau bisa menyelesaikan masalah mafia tanah karena ini sangat meresahkan. Apalagi ini jadi kejahatan terorganisir," tutur Bhima kepada detikcom, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, Bhima mengatakan Hadi harus menyelesaikan konflik agraria utamanya antara pemerintah dan masyarakat terkait proyek strategis nasional. Dia bilang sentuhan antara masyarakat sekitar dan aparat seringkali terjadi.

ADVERTISEMENT

Bukan cuma di proyek pemerintah, konflik tanah juga sering terjadi antara perusahaan swasta dan masyarakat lokal bahkan masyarakat adat. Menurut Bhima, Hadi harus menyelesaikan masalah ini dari akarnya.

Yang tak kalah penting juga menurut Bhima adalah Jadi harus mampu memaksimalkan kehadiran Bank Tanah yang baru terbentuk awal tahun ini untuk menjaga harga tanah dari spekulan. Lebih khusus lagi, Bhima meminta Hadi mengarahkan Bank Tanah untuk pengadaan perumahan rakyat.

"Kemudian masalah terakhir adalah masalah pengadaan tanah untuk perumahan rakyat melalui Bank Tanah. Ini krusial karena banyak yang masyarakat berpenghasilan rendah sulit akses tanah dengan harga terjangkau untuk membeli rumah," ungkap Bhima.

"Harga tanah tak terjangkau karena belum ada aturan spesifik yang atur spekulasi tanah ataupun lahan, Bank Tanah bisa jadi solusinya," katanya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan Hadi bisa langsung fokus bekerja untuk melakukan reformasi birokrasi aparatur negara baik di Kementerian ATR maupun di Kantor Wilayah BPN yang tersebar di daerah.

Lanjut di halaman berikutnya.

Hal ini ada hubungannya untuk melakukan penanganan pada praktik mafia tanah. Pasalnya, menurut Trubus seringkali 'orang dalam' BPN juga yang memuluskan praktik mafia tanah.

"Yang harus dikejar pertama sih persoalan pembenahan internal institusi ATR ini, reformasi birokrasi ini harus dilakukan besar-besaran. Di daerah itu makanya muncul mafia itu juga banyak karena bekerja sama dengan orang dalam juga," ujar Trubus.

"Selama ini seringnya saling menutupi itu akhirnya tak terbuka, tahu-tahu tanah negara hilang," lanjutnya.

Titah Jokowi ke Hadi

Presiden Joko Widodo sendiri memberikan titah kepada Hadi untuk fokus mengurus masalah sengketa tanah dan lahan yang banyak timbul di tengah masyarakat. Dia juga meminta Hadi mempercepat program sertifikat tanah.

"Oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Kedua, urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan," papar Jokowi.

Hadi juga mendapat tugas khusus untuk menata dan mendistribusikan tanah untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

"Termasuk didalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN. Saya meyakini, pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu," pungkas Jokowi.



Simak Video "Video: Menko Polkam Budi Gunawan Soroti Kebocoran Devisa-Judi Online"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads