Mendag Zulhas Janjikan Umroh ke 2 Pedagang Pasar, Ekonom: Jangan Gimmick

Mendag Zulhas Janjikan Umroh ke 2 Pedagang Pasar, Ekonom: Jangan Gimmick

Ilyas Fadilah - detikFinance
Kamis, 16 Jun 2022 20:15 WIB
Menteri perdagangan baru, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Kunker itu dilakukan untuk cek harga pokok komoditas pangan.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan sidak di Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Di sela-sela kunjungannya itu, Zulhas menjanjikan dua pedagang sembako untuk berangkat ibadah umroh.

Apa yang dilakukan Zulhas mengundang berbagai komentar, termasuk dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Bhima menyebut tindakan Zulhas sebagai gimmick untuk persiapan kampanye 2024.

"Tantangan perdagangan semakin kompleks, hindari gimmick," kata Bhima saat dihubungi detikcom, Kamis (16/6/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bhima berpendapat, sidak sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Data-data sudah tersedia dan masyarakat lebih menunggu kebijakan apa yang akan diambil.

"Ya jadi hari pertama itu sudah politiknya lebih ke arah politik untuk persiapan kampanye 2024, dibandingkan fokus kinerja," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Bhima menyebut ini sesuai dengan dugaan awalnya, yaitu ketika politisi diberi jabatan maka akan dipakai untuk kepentingan elektoral. Menurutnya akan lebih baik bila posisi Mendag diisi oleh pihak profesional.

Senada dengan Bhima, Eksekutif Director Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyebut apa yang Zulhas lakukan tidak berkaitan dengan jabatan yang diembannya.

"Itu kan sisi sosialnya pak Menteri, tapi nggak ada hubungannya dengan dia sebagai Menteri," ujar Tauhid. Menurutnya akan lebih penting bagi Zulhas untuk meyakinkan konsumen dan melindungi petani.

Tauhid melanjutkan, menteri ada di level pemberi kebijakan yang sebaiknya fokus ke apa yang bakal dilakukan pemerintah ke depan. Oleh karena itu saat turun ke lapangan paling tidak bisa memberikan harapan bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Tauhid menambahkan, sidak memang perlu dilakukan, namun lebih ke arah evaluasi. Misalnya, saat kebijakan dan fakta di lapangan sudah berbeda maka boleh sidak dalam rangka mengevaluasi kebijakan.




(das/das)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads