ADVERTISEMENT

Daftar Tarif Bea Keluar Terbaru CPO dan Turunannya

Inkana Izatifiqa R Putri - detikFinance
Senin, 20 Jun 2022 20:57 WIB
Ilustrasi ekspor
Foto: dok. Bea Cukai
Jakarta -

Pemerintah menerapkan tarif bea keluar baru ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached, and deodorized palm oil (RBD PO), RBD palm olein, dan used-cooking oil (UCO). Seperti diketahui, sebelumnya produk ini sempat mendapat status larangan sementara ekspor dalam Permendag Nomor 22 Tahun 2022.

Program flush out atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya tersebut diatur dalam Permendag Nomor 38 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 8 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022.

Kementerian Keuangan pun menerbitkan PMK No. 102/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran CPO, RBD PO, RBD Palm Olein, dan UCO melalui Ekspor. Kemenkeu juga mengeluarkan PMK No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan.

"Tarif bea keluar sebagaimana dalam PMK 102/2022 adalah CPO yaitu US$ 488/MT, RBD Palm Oil yaitu US$ 351/MT, RBD Palm Olein yaitu USD 392/MT, UCO yaitu US$ 488/MT, dan residu (nilai FFA kurang dari 20%) yaitu US$ 488/MT," ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan tertulis, Senin (20/6/2022).

"Tarif tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 dan barang ekspor dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor yang telah dikenakan bea keluar berdasarkan tarif bea keluar flush out, maka tidak dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/ 2022," sambungnya.

Lebih lanjut, Nirwala menjelaskan PMK 103/2022 juga menetapkan kesepakatan penurunan tarif layanan badan layanan umum BPDPKS yang semula maksimal sebesar US$ 375/MT menjadi sebesar US$ 200/MT. Dengan kebijakan ini, ia berharap ketersediaan dana BPDPKS dan harga TBS petani tetap terjaga.

Menindaklanjuti dua PMK tersebut, Bea Cukai mengupayakan langkah-langkah agar implementasi kedua kebijakan berjalan baik dan lancar. Nirwala mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan unit-unit vertikal Bea Cukai dan bersinergi dengan kementerian/lembaga guna optimalisasi efektivitas penerapan kebijakan tersebut.

"Pada lingkup internal, Bea Cukai melalui Direktorat Teknis Kepabeanan telah melakukan sosialisasi aturan kepada seluruh kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah pada tanggal 10 Juni 2022. Para kepala kantor juga telah diimbau untuk melakukan penelitian dan pengawasan secara intensif dan mendalam atas eksportasi perusahaan untuk memastikan pemenuhan kewajiban larangan pembatasan dan pemenuhan pembayaran bea keluar agar sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

"Untuk penetapan tarif bea keluar umum atau tarif bea keluar flush out, petugas Bea Cukai membedakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan nomor/kode dokumen PE yang dilampirkan, sedangkan untuk mengurangi dispute di lapangan kami akan tetap melanjutkan dan mengoptimalkan tim help desk di tingkat operasional dan tim task force di tingkat pusat," imbuh Nirwala.

Sementara pada lingkup eksternal, Nirwala menjelaskan hingga saat ini Bea Cukai berkoordinasi dengan LNSW dan PDSI Kemendag untuk menyesuaikan sistem SKP dan SINSW untuk validasi pembayaran bea keluar sesuai tarif yang berlaku. Hal ini termasuk mengoordinasikan kode persetujuan ekspor (PE) sebagai dokumen pelengkap barang larangan pembatasan dan instrumen pembeda ekspor umum atau ekspor.

"Kami mendukung penuh implementasi kebijakan pemerintah ini, yang merupakan wujud dari upaya perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi, yang juga menjadi rencana kerja utama Bea Cukai di tahun 2022. Kami juga mengajak stakeholders dan masyarakat untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ekspor yang akan berdampak baik bagi pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Permendag Nomor 38 Tahun 2022 menetapkan eksportir harus memiliki dokumen persetujuan ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya, yang berlaku selama enam bulan.

Untuk memperoleh PE, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah; serta bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO.

Eksportir juga perlu memiliki bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain, yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, dan disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

(prf/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT