Jokowi ke Kementerian dan Lembaga: Gunakan Uang Rakyat Sebaik-baiknya!

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021. Laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan pada 87 laporan keuangan kementerian dan lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum negara.

Hasilnya, ada 83 laporan keuangan kementerian dan lembaga yang dinyatakan mendapat cap WTP. Hanya saja ada empat laporan keuangan kementerian dan lembaga yang mendapat cap wajar dengan pengecualian (WDP). Empat lembaga itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Menanggapi hasil pemeriksaan BPK, Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada bawahannya di kementerian dan lembaga agar memanfaatkan APBN dengan baik. Dia menyebutkan uang APBN sebagai 'uang rakyat'.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Lalu, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," papar Jokowi dalam acara Penyampaian LHP LKPP 2021 oleh BPK, Kamis (23/6/2022).

Dalam laporannya BPK juga memberikan beberapa rekomendasi atas permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan kementerian dan lembaga. Atas rekomendasi itu, Jokowi meminta kepada menteri dan kepala lembaga yang menjabat untuk menindaklanjutinya secara cepat.

"Saya juga ingin menegaskan lagi kepada para menteri kepala lembaga dan kepala daerah, agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," ungkap Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi bukan juga mengungkapkan beberapa hal. Mulai dari tantangan ancaman krisis pangan dan energi hingga masalah pentingnya belanja dalam negeri.

Pidato lengkap Jokowi ada di halaman berikutnya