Tantangan ke depan yang kita hadapi tidak makin mudah. Kita ini masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian, yang mengharuskan kita waspada. Situasi ekonomi dan politik yang bergejolak belum pulih dari dampak akibat pandemi COVID-19, kemudian kita dikejutkan lagi dengan perang di Ukraina dan mengganggu supply chain, yang dampak ekonominya ke mana-mana dan memicu inflasi di seluruh negara di dunia.
Ancaman krisis pangan dan energi terjadi di semua negara. Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan dan perasaan yang sama, dan kemudian menyikapi dan menyiapkan respons dan kebijakan yang tepat di seluruh tatanan lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintah dari pusat ke daerah.
Kita harus maksimalkan kekuatan kita sendiri, utamanya kekuatan belanja dalam negeri. Di pusat ada Rp 526 triliun, di daerah ada Rp 535 triliun, plus kemudian BUMN Rp 420 triliun. Sebuah jumlah tak sedikit yang kalau dibelanjakan untuk produksi dalam negeri ini, selalu berulang saya sampaikan, akan berikan dampak signifikan untuk percepatan upaya pemulihan ekonomi yang kita lakukan.
Kita harus kerja keras terus untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dengan hilirisasi industri dari sektor tambang hingga sektor pangan. Membangun industri pengolahan dari bahan mentah, jadi barang setengah jadi, atau kalau bisa jadi barang jadi. Kita ciptakan efek berganda yang berlipat-lipat. Bukan hanya pada nilainya tapi juga kita harapkan penyerapan tenaga kerjanya, untuk buka lapangan kerja yg seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya.
Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menahan situasi ini dan memiliki kepekaan yang sama dan segera lakukan langkah yang diperlukan agar potensi yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan baik untuk percepatan upaya pemulihan yang kita lakukan.
Pemerintah berupaya meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Pemerintah akan terus bekerja melaksanakan program-program dan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik, kami yakini ini tingkatkan efektivitas mitigasi risiko sekaligus dorong efektivitas capaian target dan sasaran program.
Alhamdulillah tahun 2021 tadi disampaikan oleh ketua BPK, bahwa BPK berikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat. WTP ini pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat, 2021.
Laporan ini jadi landasan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan tindaklanjuti temuan BPK. Semua kelemahan akan diperbaiki, khususnya sistem pengendalian interen dan ketidakpatuhan terhadap peraturan UU dan berdampak ke kewajaran laporan BPK tahun 2022.
Predikat WTP bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah kita mampu gunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu kelola dan memanfaatkannya secara transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya.
Saya tegaskan lagi kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk tindaklanjuti semua rekomendasi pemeriksaan BPK.
Terima kasih atas kerja sama dan selalu berikan masukan dan dukungan pada pengelolaan keuangan negara oleh BPK. Kita kerja sama bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, dan juga efektif dan terpercaya.
Simak Video "Jawa Tengah Raih Opini WTP dari BPK, Tapi Ada Catatannya"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/zlf)
