BPK Lapor Jokowi 4 K/L Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian, Ini Daftarnya

Ardan Chandra - detikFinance
Kamis, 23 Jun 2022 12:26 WIB
Gedung BPK/Foto: Istimewa
Foto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Rekomendasi yang dimaksud terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Ketua BPK Isma Yatun mengatakan sejak 2005 hingga 2022, BPK telah menyampaikan 19.802 temuan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. Hal ini dijelaskan Isma ketika menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Kamis (23/6).

"Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa 75% telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 19% telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi, 5% belum ditindaklanjuti, dan 1% tidak dapat ditindaklanjuti," katanya dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Opini WTP atas LKPP 2021 didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP 2021. Sebanyak empat LKKL, yakni Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2021 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Namun demikian, secara keseluruhan, pengecualian pada LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2021. Hasil pemeriksaan BPK juga mengungkap temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti temuan BPK untuk perbaikan pengelolaan APBN.

"Temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut antara lain: pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun belum sepenuhnya memadai; dan piutang pajak macet sebesar Rp20,84 Triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai," tuturnya.

Selain itu, dalam memberikan tambahan informasi mengenai pelaksanaan APBN 2021, BPK juga menyampaikan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang secara umum menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional.

"LKPP merupakan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan," ujarnya.

Lihat juga Video: Jokowi Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi IHPS BPK

[Gambas:Video 20detik]



(ara/ang)