Sri Lanka sedang mengalami krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Negara di Asia Selatan itu gagal membayar utang luar negerinya sehingga dikatakan bangkrut.
Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri sebesar US$ 51 miliar atau Rp 729 triliun (kurs Rp 14.300). Kekurangan makanan, bahan bakar minyak (BBM), serta pemadaman listrik berkepanjangan membawa penderitaan kepada 22 juta orang di negara itu.
Salah satu kewajiban Sri Lanka membayar utang adalah ke China. Dilansir dari Times of India, Kamis (23/6/2022), total pinjamannya ke Beijing mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun yang dikucurkan melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), sekitar seperenam dari total utang luar negerinya.
Pemerintah Sri Lanka meminjam utang ke China untuk sejumlah proyek infrastruktur sejak 2005 seperti pembangunan jalan raya, bandara, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota. Sayangnya sebagian proyek malah dinilai tak memberi manfaat ekonomi bagi negara itu.
Sebagian proyek itu disebut-sebut menjadi 'gajah putih', atau sesuatu yang tampak berharga padahal tidak berguna dan merugikan. Pada 2017, Sri Lanka juga harus menyewakan pelabuhan Hambantota karena tak bisa balik modal.
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa awal tahun ini meminta China untuk membantu merestrukturisasi utang negaranya. Permintaan keringanan pembayaran utang itu diajukan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Kolombo.
"Presiden mengatakan akan sangat melegakan negara jika perhatian dapat diberikan pada restrukturisasi pembayaran utang sebagai solusi atas krisis ekonomi yang muncul dalam menghadapi pandemi COVID-19," kata pihak kantor Presiden Sri Lanka dilansir dari Reuters.
Simak juga Video: Pengunjuk Rasa Dobrak Pembatas di Kediaman Rajapaksa
