ADVERTISEMENT

Terpopuler Sepekan

PM Buka-bukaan Sri Lanka Bangkrut hingga ke Titik Terendah

Ilyas Fadilah - detikFinance
Sabtu, 25 Jun 2022 12:15 WIB
Sri Lankan students pull an effigy of President Gotabaya Rajapaksa as they march demanding him resign over the economic crisis in Colombo, Sri Lanka, Monday, June 20, 2022. (AP Photo/Eranga Jayawardena)
Sri Lanka Bangkrut/Foto: AP/Eranga Jayawardena
Jakarta -

Kondisi ekonomi Sri Lanka sedang mengalami keruntuhan. Negara di kawasan Asia Selatan itu bahkan telah dinyatakan bangkrut. Satu-satunya jalan untuk Sri Langka bangkit adalah kesepakatan dengan Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF).

Perdana Menteri (PM) Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan negaranya menghadapi situasi yang jauh lebih serius dari sekadar kekurangan bahan bakar, gas, listrik dan makanan.

"Kami sekarang melihat tanda-tanda kemungkinan jatuh ke titik terendah," kata Wickremesinghe dikutip dari Bloomberg, Kamis (23/6/2022).

Analisis suram terhadap Sri Lanka muncul ketika pihak berwenang mengadakan pembicaraan dengan pemberi pinjaman yang berbasis di Washington.Pembicaraan itu terkait kesepakatan dana segar bagi negara-negara yang bangkrut.

Sri Lanka membutuhkan US$ 6 miliar dalam beberapa bulan mendatang untuk menopang cadangannya, membayar tagihan impor yang membengkak dan menstabilkan mata uangnya.

Wickremesinghe menyebut Sri Lanka telah menyelesaikan diskusi awal dengan IMF dan bertukar pikiran tentang keuangan publik, keberlanjutan utang, sektor perbankan dan jaminan sosial.

"Kami bermaksud untuk masuk ke dalam kesepakatan tingkat resmi dengan IMF pada akhir Juli," tuturnya.

Pihak berwenang juga berencana untuk mengadakan konferensi bantuan kredit dengan negara-negara sahabat termasuk India, Jepang dan China untuk bantuan lebih lanjut.

Sri Lanka bangkrut setelah gagal menghentikan krisis ekonomi terburuk yang dihadapinya dalam sejarah kemerdekaannya. Kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok yang berkepanjangan berisiko mengintensifkan protes dan dapat menghambat stabilitas politik lebih lanjut.

Pada Selasa (21/6), Hamilton Reserve Bank Ltd yang memegang lebih dari US$ 250 juta dari 5,875% Obligasi Negara Internasional Sri Lanka yang jatuh tempo 25 Juli, mengajukan gugatan di pengadilan federal New York untuk meminta pembayaran penuh pokok dan bunga setelah negara itu gagal bayar bulan lalu.

(ara/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT