Timeline Krisis Sri Lanka Sampai Bangkrut dan Ditinggal Warganya

8 April 2022: Rekor Kenaikan Suku Bunga

Bank sentral negara itu menaikkan suku bunga dengan rekor 700 basis poin (bps) menjadi 14,5%. Ini merupakan rekor kenaikan tertinggi.

Bunga acuan sengaja dikerek demi menjaga rupee Sri Lanka yang telah jatuh lebih dari 35% dalam sebulan terakhir. Nilai tukar itu disebut menjadi yang terburuk di dunia, bahkan melebihi rubel Rusia yang juga terjun setelah invasi dilancarkan.

10 April 2022: Kekurangan Obat-BBM

Dokter di Sri Lanka mengatakan hampir kehabisan obat-obatan untuk menyelamatkan jiwa. Pihaknya memperingatkan bahwa krisis itu bisa berakhir dengan membunuh banyak orang lebih banyak melebihi virus COVID-19.

Krisis ekonomi juga telah membuat Sri Lanka kekurangan barang-barang penting seperti makanan, BBM, hingga gas memasak. Warga dipaksa antre berjam-jam di luar toko saat membeli kebutuhan itu.

12 April 2022: Gagal Bayar Utang Luar Negeri

Negara tersebut mengumumkan bahwa mereka gagal membayar seluruh utang luar negerinya sebesar US$ 51 miliar. Mereka kehabisan devisa untuk mengimpor barang-barang yang sangat dibutuhkan.

Mei 2022: Ratusan Ribu Warga Minggat

Peliknya situasi di Sri Lanka membuat ratusan ribu warga dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Hal itu terkuak dari melonjaknya permintaan paspor.

Dalam lima bulan pertama 2022, pihak imigrasi dilaporkan telah mengeluarkan 288.645 paspor dibandingkan dengan 91.331 pada periode yang sama tahun lalu.

Di Departemen Imigrasi dan Emigrasi, tempat orang mengantre berjam-jam untuk mengambil foto dan sidik jari mereka, pejabat senior mengatakan 160 anggota staf kelelahan. Mereka berusaha memenuhi permintaan paspor saat ini.

Departemen telah memperketat keamanan, memperluas jam kerja dan melipatgandakan jumlah paspor yang dikeluarkan. Tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari.

"Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini. Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan," kata H.P. Chandralal, pejabat setempat, dikutip dari Reuters.