Jakarta -
Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisi VI DPR menggelar rapat. Materi rapat kali ini tentang pengambilan Keputusan terhadap usulan BUMN penerima PMN 2023 dan Inisiatif Corporate Action 2022/right issue 2022.
Jika tidak ada perubahan rencana, DPR akan memberi restu suntikan modal negara untuk BUMN tahun depan. Usulan ini akan masuk ke dalam Rancangan APBN 2023.
"Hari ini akan dilakukan pengambilan keputusan terkait penyertaan modal negara untuk tahun 2023 dan inisiatif aksi korporasi 2022," ungkap pimpinan rapat Mohammad Hekal, di ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hekal menyatakan sejauh ini suara Komisi VI mayoritas setuju dengan daftar PMN 2023 yang diajukan oleh Erick. Hari ini setiap fraksi akan menitipkan beberapa catatan untuk persetujuan rencana PMN yang disampaikan Erick.
"Pada umumnya hampir semua menyetujui dan mungkin satu dua diberikan catatan khusus," ungkap Hekal.
Rincian usulan suntikan modal negara Rp 73,26 triliun di halaman berikutnya. Langsung klik
Dalam catatan detikcom, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 73,26 triliun pada 2023. Itu terdiri dari PMN tunai Rp 69,82 triliun dan PMN nontunai Rp Rp 3,44 triliun.
Usulan PMN untuk BUMN di bawah Wakil Menteri BUMN I sebesar Rp 15 triliun berupa PMN tunai dan Rp 3,44 triliun PMN nontunai.
PMN tunai terdiri dari PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun, PT Len Industri (Persero) atau holding pertahanan Defend ID Rp 3 triliun dan holding pangan ID Food Rp 2 triliun. Kemudian, PMN nontunai untuk Defend ID Rp 838 miliar, dan ID Food Rp 2,609 triliun.
Selanjutnya, usulan PMN BUMN di bawah Wakil Menteri BUMN II sebesar Rp 54,82 triliun berupa PMN tunai. PMN tersebut terdiri dari PT Hutama Karya (Persero) Rp 30,56 triliun, InJourney Rp 9,50 triliun, IFG Rp 6 triliun.
Berikutnya, PT KAI (Persero) Rp 4,1 triliun, IndonesiaRe Rp 3 triliun, Perum Damri Rp 870 miliar, dan AirNav Rp 790 miliar.
.webp)
