ADVERTISEMENT

ACT Ambil 13,7% Donasi Buat Gaji Pegawai, Bagaimana dengan Lembaga Zakat?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 05 Jul 2022 12:39 WIB
Konferensi Pers ACT (Karin-detikcom)
Foto: Konferensi Pers ACT (Karin-detikcom)
Jakarta -

Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengakui jika 13,7% dari donasi yang terkumpul digunakan untuk operasional gaji pegawai. Presiden ACT Ibnu Khajar mengungkapkan jika pemotongan donasi untuk gaji dilakukan sejak 2017hingga 2021.

"Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017-2021 rata-rata yang kami ambil 13,7%. Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil untuk dana operasional?" ujar Ibnu dalam konferensi pers, Senin (4/7/2022).

Ia juga mengatakan bahwa lembaga zakat diperbolehkan secara syariat mengambil 1/8 atau 12,5%. Namun ACT dikatakannya bukan lembaga zakat.

"Kalau alokasi zakatnya sebagai amil zakat adalah 1/8 atau 12,5%. Kenapa sampai ada lebih? Karena yang kami kelola, ACT bukan lembaga zakat, apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum," ucapnya.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengungkapkan sebenarnya dari sisi peraturan tidak ada yang dilanggar oleh manajemen ACT terkait gaji, namun yang menjadi masalah adalah kepatutan dan moral. Dia menyebut ACT sebagai lembaga sosial seharusnya memberikan honor kepada pegawai, tidak pantas disebut gaji.

"Karena sifat pekerjaannya memang adalah untuk sosial, bukan menggantungkan hidup di sana," jelas dia kepada detikcom.

Dana yang Diambil Lembaga Zakat:

Lembaga Zakat

Dikutip dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang berjudul Manajemen Pengelolaan Zakat, pada halaman 82 disebutkan untuk menentukan bagian amil dari dana zakat, bisa digunakan berdasarkan persentase atau berdasarkan kecukupan kebutuhan.

Bila berdasarkan persentasenya, maka bagian diambil sebesar 12,5% (1/8 bagian) sehingga ada kemungkinan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengalami kekurangan atau kelebihan dana. Ini artinya ACT kelebihan 1,2% dalam mengambil donasi yang mereka kumpulkan.

Sementara bila berdasarkan kecukupan, maka dana tidak ditentukan dengan proporsi tertentu, namun sebesar dana yang dibutuhkan untuk operasional. Konsekuensinya, pengelola tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan dana.

"Meskipun berdasarkan kecukupan, sebaiknya tetap tidak melebihi 1/8 bagian," tulis buku tersebut, dikutip Selasa (5/7/2022).

Untuk organisasi yang baru berdiri, sering terjadi permasalahan kekurangan dana operasional karena dana yang dihimpun belum memadai. Untuk Badan Amil Zakat (BAZ) mungkin tidak terlalu menjadi masalah, karena BAZ mendapatkan alokasi dana APBD untuk menopang operasional, akan tetapi untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu ada kebijakan khusus.

Misalnya dari pendiri perlu mengalokasikan dana khusus untuk operasional untuk waktu tertentu (misalnya tahun pertama operasi) sehingga pengelola dapat berkonsentrasi penuh dalam pengembangan organisasi.

Aturan Donasi

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan paling banyak 10%. Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat I yang berbunyi Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang berkelanjutan.

Simak video 'Soal Jatah Gaji Selangit, Presiden ACT Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]



(kil/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT