ADVERTISEMENT

Anggota DPR Ramai-ramai Cecar Pemerintah soal Utang Bengkak Jadi Rp 7.000 T

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 05 Jul 2022 15:48 WIB
Petaka Utang-Piutang
Foto: Petaka Utang-Piutang (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom)
Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan catatan merah soal pelaksanaan APBN 2021 oleh pemerintah. Catatan itu adalah utang pemerintah yang kembali bertambah selama setahun yang lalu.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Athari Gauthi Ardi mengatakan peningkatan utang pemerintah terus terjadi dan terbendung semenjak tahun 2016. Kalau dilihat kontribusinya terhadap PDB, rasio utang pemerintah dipaparkan terus meningkat.

Pihaknya mengingatkan agar pengelolaan utang dilakukan dengan baik, jangan sampai Indonesia masuk dalam jebakan utang.

"Fraksi PAN mengingatkan rasio utang terus mengalami peningkatan meski masih di bawah ambang batas 60p di PDB," ujar Athari dalam Rapat Paripurna DPR dengan pembahasan RUU Penanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR, Selasa (5/7/2022).

"Kami memahami utang ini rasional untuk selesaikan pembangunan, namun demikian kami ingatkan agar utang dikelola hati-hati agar terhindar dari jebakan utang," lanjutnya.

Athari menjelaskan di tahun 2016 rasio utang cuma berkisar di level 28,3% terhadap PDB. Jumlah itu naik lebih tinggi di tahun 2021 yang mencapai 40%.

Dia juga mengatakan rasio utang itu juga meningkat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 rasio utang pemerintah cuma 32,1%.

"Pada 2016, rasio utang utang terhadap PDB sudah mencapai 28,3% meningkat terus hingga di 2021 rasionya sudah 40%, atau meningkat dibanding posisi 2020 yang cuma 32,1% terhadap PDB," ujar Athari.

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menyoroti utang yang membengkak di tahun 2021. Juru bicara fraksi M Haerul Amri menyoroti peningkatan utang yang sudah mencapai Rp 7.000 triliun lebih. Dia menuding penerbitan surat berharga negara jadi biang keroknya.

"Fraksi Nasdem menyoroti besarnya peningkatan porsi kewajiban pemerintah sebesar Rp 7538,3 triliun atau 13,78% dari kewajiban pemerintah per 31 Desember 2021. Peningkatan itu sebagian besar didapatkan dari penerbitan surat berharga negara atau SBN," papar Haerul.

Di sisi lain, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyoroti soal utang pemerintah. Pihaknya meminta agar beban utang segera diturunkan karena biaya utang makin tinggi di tengah kondisi ekonomi global.

"Beban utang harus segera diturunkan. Beban bunga utang besar dan menelan biaya tinggi," kata juru bicara Fraksi PKB M Khadafi.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga ikut mengkritik pengelolaan utang di tahun anggaran 2021. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang sudah mencapai 40% dinilai menjadi sinyal buruk bagi pengelolaan utang pemerintah.

"Fraksi PKS memandang kenaikan rasio utang tahun 2021 jadi sebesar 40,7% ini jadi sinyal buruk bagi pemerintah," kata juru bicara Fraksi PKS Hermanto.

Lihat juga video 'Luhut: Utang RI Rp 7.000 T Masih Kecil, Nggak Masalah':

[Gambas:Video 20detik]



(hal/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT