.webp)
Perhelatan Presidensi G20 masih akan berlanjut. Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berbagai negara akan kembali digelar pada 15-16 Juli 2022 mendatang di Nusa Dua, Bali.
Dalam agenda itu, Menkeu dan Gubernur Bank Sentral dari anggota G20 dipastikan akan hadir secara fisik, kecuali China yang disebut hanya hadir virtual.
"Pertemuan kali ini pertemuan yang cukup besar dari kehadiran peserta, sejumlah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral akan hadir secara fisik termasuk delegasinya total dari 71 delegasi ada 69 delegasi sudah mengatakan akan hadir, itu termasuk member G20. Kalau kita lihat negaranya, hanya China yang hadir secara virtual, selebihnya fisik," kata Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, dalam Taklimat Media secara virtual, Kamis (7/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun anggota G20 di antaranya, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Turki, dan Uni Eropa.
Kemudian, secara total kehadiran dalam agenda itu sebanyak 447 orang yang akan hadir secara fisik. Sementara 82 orang akan hadir secara virtual.
"Jadi tentunya beberapa capaian yang akan disampaikan di dalam bulan Juli, minggu depan. Ini lebih merupakan intern report dari yang sudah kita lakukan dilakukan lembaga internasional," jelasnya.
Terkait alasan kenapa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral China hanya datang virtual, tidak dijelaskan secara pasti. Sementara dari Rusia dan Amerika Serikat dipastikan hadir.
"Terkait China memang kita lihat hybrid, cenderung secara hybrid, emang kalau kita lihat Rusia dan Amerika Serikat mereka datang di dalam kegiatan ini," ungkap Kepala Departemen Internasional, Rudy Brando Hutabarat.
Tak hanya menggelar pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral meeting ketiga, selama 11-17 Juli, terdapat berbagai side events yang terkait pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central. Terdapat empat tema yang akan menjadi pembahasan, yakni Digital Economy and Finance, Policy Normalization, Green Inclusion and Sharia Economy, dan International Taxation.
Lihat juga video 'Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN hingga Pemilu 2024':
