ADVERTISEMENT

Demi Kerek Harga Sawit, DMO dan DPO Mau Dicabut

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 22 Jul 2022 20:00 WIB
Pekerja membongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk di Mamuju Tengah , Sulawesi Barat, Rabu (11/08/2021). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak sebulan terakhir mengalami kenaikan harga dari Rp1.970 per kilogram naik menjadi Rp2.180  per kilogram disebabkan meningkatnya permintaan pasar sementara ketersediaan TBS kelapa sawit berkurang. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/wsj.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/AKBAR TADO
Jakarta -

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengaku akan mempertimbangkan penghapusan batas pasok pengusaha minyak sawit mentah ke dalam negeri Domestic Market Obligation (DMO) dan aturan harga CPO atau Domestic Price Obligation (DPO).

Hal itu dilakukan untuk mengangkat harga tandan buah segar (TBS) sawit yang anjlok dan memacu ekspor. Saat ini harga TBS turun lantaran pasokan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di pabrik sawit penuh.

"Saya akan pertimbangkan, saya lagi akan ketemu temen-temen pengusaha yang sudah komit untuk memenuhi DMO dan DPO. Dipenuhi dalam negeri. Lagi kita pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ujarnya kepada awak media, di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (22/7/2022).

Upaya menghapus DMO dan DPO ini untuk mendorong harga TBS hingga di atas Rp 2.000 per kilogram. Berdasarkan data dari Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) harga TBS per 20 Juli 2022 rata-rata Rp 1.495/kg.

"Tugas saya itu dan menteri-menteri lain diperintah pak Presiden agar kita bekerja keras lakukan segala upaya agar yang sekarang itu TBS. Itu harus bisa di atas Rp 2.000/kg," ujarnya.

"Tadi sampai hari ini stok di tangki-tangki 7 juta ton. Rupanya itu biang keladinya sehingga harga TBS nggak bisa naik ke atas karena pabrik belum kosongkan tangki," ucapnya.

Untuk mendorong harga TBS saat ini, ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya Zulhas mengatakan ada tiga upaya sebelum DMO dan DPO dipertimbangkan untuk dihapus.

Upaya pertama, menghapus pungutan ekspor (PE). Penghapusan ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui kebijakannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2022. Kebijakan menghapus PE menjadi Rp 0 hanya sampai 1 Agustus 2022.

"Kedua, dasar perhitungan (TBS sawit) dulu bulanan sekarang 2 mingguan. Jadi harga lebih terukur, 2 minggu dihitung," jelas Zulhas.

Upaya ketiga, jatah ekspor CPO akan ditambah lagi. Penambahannya, misalnya pengusaha sawit ekspor CPO 1.000 ton maka bisa ekspor 5.000 ton, nah jatah itu bertambah lagi menjadi 7.000 ton dengan jumlah pasokan ke dalam negeri 1.000 ton juga.

"Pengali DMO itu kemarin 1 kali 5 sekarang 1 kali 7 kalau 1.000 ton bisa ekspor 8.400 ton," tutupnya.

(eds/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT