ADVERTISEMENT

Pengganti AP II Bayar Rp 17 M, Berhak Kelola Bandara Halim Sampai 2031

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 24 Jul 2022 11:30 WIB
Bandara Halim Perdanakusuma kembali melayani penerbangan komersial mulai September 2022. Informasi ini dikonfirmasi langsung Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi setelah melakukan uji coba runaway di Bandara Halim Perdanakusuma.
Foto: Ilyas Fadilah/detikcom
Jakarta -

TNI Angkatan Udara (AU) menyerahkan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma ke PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS).

PT Angkasa Pura (AP) II sebagai pengelola operasional sebelumnya pun diminta angkat kaki.

"Serah terima tersebut sebagai tindaklanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 527/PK/Pdt/2015," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam keterangan resmi dikutip Minggu (24/7/2022).

Merujuk pada salinan dokumen putusan tersebut, PT ATS seharusnya sudah mengelola Bandara Halim Perdanakusuma setidak-tidaknya sejak 2010 setelah nota kesepahaman ditandatangani sejak 2004-2006. Hal itu berdasarkan perjanjian antara Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (INKOPAU-PUKADARA) dan PT ATS yang saat itu diwakili oleh Edward Sirait.

"Usulan di tahun 2005 sampai 2031 (25 tahun), namun keluar izin dari Menteri Keuangan hanya 20 tahun semenjak dikeluarkan izinnya tahun 2005 dengan peninjauan setiap 5 tahun, sehingga izin dari Kemenkeu berakhir 2025," jelas Indan.

Sejak dibuat dan ditandatangani perjanjian, ATS disebut telah membayar Rp 17,82 miliar untuk kelola Bandara Halim sampai 10 Februari 2031. Rinciannya Rp 7,03 miliar untuk kompensasi ke Inkopau, Rp 8,44 miliar untuk kontribusi tahunan sejak 2006-2009, dan Rp 2,34 miliar untuk pembayaran sewa ke kas negara tahun 2006-2009.

"Total Rp 17 miliar yang sudah dikeluarkan PT ATS. Ada ke kas negara, ada ke Inkopau, tidak semuanya ke TNI AU. Kemudian tahun berikutnya nggak dibayar karena PT ATS tidak menerima haknya sebagai pengelola (Bandara Halim), akhirnya dia berhenti bayar," jelas Indan.

Merasa kecewa karena tak kunjung mengelola Bandara Halim, ATS pernah menggugat TNI AU pada 2010, waktu di mana seharusnya mereka mulai mengelola bandara tersebut.

Pada 2010, ATS mengaku sudah memberitahu AP II yang mengelola Bandara Halim mengenai hal ini. Bahkan ATS mengajak AP II untuk kerja sama memanfaatkan tanah dan obyek perjanjian di bandara tersebut.

"Akan tetapi Tergugat II (AP II) tidak merespons secara positif dengan tindakan konkrit untuk menanggapi maksud atau itikad baik Penggugat, akan tetapi Tergugat II bahkan tetap menguasai atau mengelola lahan dan/atau apa saja yang berdiri di atas Obyek Perjanjian tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik hak kelola atau memanfaatkan atas tanah dimaksud yang berakibat hak Penggugat tersebut dilanggar oleh Tergugat II," bunyi PK MA Nomor 527/PK/Pdt/2015.

Tak terima digugat ATS, AP II pun mengajukan eksepsi. AP II membantah, menyangkal, dan menolak seluruh dalil ATS dalam gugatannya. Dalam eksepsinya, AP II menilai gugatan ATS ceroboh dan kabur sebab yang digugat justru ATS sendiri sebagai subjek hukum lantaran Induk Koperasi TNI AU sebagai Tergugat I memegang 20% saham ATS.

MA menolak Permohonan Peninjauan Kembali AP II sebab bukti yang diajukan BUMN tersebut dianggap tak kuat melawan perjanjian antara ATS dan TNI AU yang dilakukan pada 2006.

Meski putusan PK MA atas kasus ini sudah ditetapkan pada 2016, ATS baru mendapatkan haknya mengelola Bandara Halim Perdanakusuma per 21 Juli 2022 yang diserahkan TNI AU.

(aid/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT