Minta DMO-DPO Sawit Dihapus, Pengusaha: Bikin Pusing!

ADVERTISEMENT

Minta DMO-DPO Sawit Dihapus, Pengusaha: Bikin Pusing!

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 25 Jul 2022 13:22 WIB
Pekerja membongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ke atas truk di Mamuju Tengah , Sulawesi Barat, Rabu (11/08/2021). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak sebulan terakhir mengalami kenaikan harga dari Rp1.970 per kilogram naik menjadi Rp2.180  per kilogram disebabkan meningkatnya permintaan pasar sementara ketersediaan TBS kelapa sawit berkurang. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/AKBAR TADO
Jakarta -

Pengusaha sawit meminta pemerintah menghapus kebijakan batas pasok pengusaha minyak sawit mentah ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dan aturan harga CPO atau Domestic Price Obligation (DPO).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, penghapusan tarif pungutan ekspor (PE) tidak begitu berpengaruh dalam memperlancar ekspor dari crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. Tetapi yang sangat berpengaruh menurutnya adalah dicabutnya kebijakan DMO.

"Ekspor bisa bergelinding apabila DMO yang ribet ini dihapuskan. Dulu DMO Januari dilepas, masuk subsidi, lalu balik lagi DMO, ini apa? Berarti pemerintah tidak secure dengan program apa yang dilakukan, Jadi kalau menurut saya, saya sepakat dengan Maruli itu DMO hapus dan ini sudah direncanakan Mendag," katanya dalam diskusi virtual CNBC TV, Senin (25/7/2022).

Sahat juga menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha yang bukan eksportir. Karena adanya kebijakan DMO, pengusaha domestik itu jadi tidak berjalan.

"Lalu produsen itu nggak semua eksportir, banyak dari mereka yang hanya domestik jadi karena DMO dilakukan domestik diam, nggak ikut. Itu untuk apa?" ungkapnya.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom menerangkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurusi minyak goreng bikin pusing, terutama DMO-DPO.

"Ini urus minyak goreng naik peraturan maju mundur berubah sana sini, hati ini berubah lagi. Gimana ya bilangnya ya, mekanisme pasar disrupsi pengusaha akan berbagai hal akan terjadi, urus migor ini bayak solusinya, tetapi dengan perubahan-perubahan aturan bikin pusing," jelasnya.

"Tidak perlu peraturan DMO-DPO bikin pusing," tegasnya.

Ia juga bercerita, terkait bagaimana pemerintah bisa membantu agar CPO Indonesia bisa maju. Cerita ini kala dia ditanya oleh Menteri Pertanian saat masa pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gusdur.

"Saya ingat perkenalan menteri pertanian zaman Gusdur kalau nggak salah. Beliau bertanya apa yang bisa kami lakukan untuk membantu CPO kita ini maju, bisa mengalahkan Malaysia, dulu kita jauh dari Malaysia, tidak ada yang menjawab," ucapnya.

"Akhirnya saya jawab, Pak Menteri bantu kami dengan tidak diganggu saja kami sudah senang," tutupnya.

(eds/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT