ADVERTISEMENT

4 Orang Jadi Tersangka, Ini Temuan PPATK soal Aliran Janggal Uang Donasi ACT

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 25 Jul 2022 18:17 WIB
Eks Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin. (Azhar/detikcom)
Foto: Eks Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin. (Azhar/detikcom)
Jakarta -

Bareskrim Mabes Polri menetapkan 4 orang tersangka terkait penyalahgunaan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dua di antaranya merupakan mantan Presiden ACT Ahyudin dan Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar.

Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Helfi Assegaf mengatakan ada penyelewengan dana bantuan dari Boeing senilai Rp 34 miliar yang digunakan bukan untuk peruntukannya. Peruntukkan yang tidak sesuai di antaranya adalah pengadaan armada truk senilai Rp 2 miliar, program food boost senilai Rp 2,8 miliar, pembangunan pesantren di Tasikmalaya senilai Rp 8,7 miliar, koperasi syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar, hingga untuk membayar gaji pengurus.

"Total dana yang diterima oleh ACT dari Boeing kurang lebih Rp 138 miliar. Digunakan untuk program yang telah dibuat oleh ACT kurang lebih Rp 103 miliar dan sisanya Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya," kata Helfi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (25/7/2022).

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan analisis terkait Yayasan ACT sejak 2018-2019 sesuai kewenangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 50 Tahun 2011. Aktivitas dana masuk dan dana keluar atas entitas tersebut nilainya disebut mencapai hingga triliunan per tahun.

"Jadi dana masuk dana keluar per tahun itu perputarannya sekitar Rp 1 triliun, jadi bisa dibayangkan itu memang banyak," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers, Rabu (6/7/2022).

Ivan juga mengungkapkan perputaran uang yang dilakukan Yayasan ACT terhadap dana sumbangan. Berikut 3 faktanya:

1. Uang Donasi ACT 'Diputar' Dulu

PPATK menduga dana yang dikelola Yayasan ACT bersifat business to business. Jadi dana yang dihimpun tidak langsung disalurkan ke pihak yang membutuhkan, melainkan dikelola dalam bisnis terlebih dahulu.

"Ada transaksi memang yang kita lihat itu dilakukan secara masif tapi terkait dengan entitas yang dimiliki oleh si pengurus tadi. Jadi kita menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari business to business, jadi tidak murni penerima menghimpun dana kemudian disalurkan, tapi kemudian dikelola dulu dalam bisnis tertentu," tutur Ivan.

Dari dana yang dikelola itu, kata Ivan, Yayasan ACT mendapat keuntungan. "Di situ tentunya ada revenue, ada kentungan dan ini PPATK terus melakukan penelitian," ujarnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT