Kacau! Pemda Banyak Ngusulin Program Doang, tapi Nggak Penting

ADVERTISEMENT

Kacau! Pemda Banyak Ngusulin Program Doang, tapi Nggak Penting

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 28 Jul 2022 14:28 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri HUT ke-47 Korpri di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Jokowi berselfie bersama aparatur sipil negara (ASN).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyinggung kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap belum bisa membuat prioritas perencanaan pembangunan. Banyak program yang diusulkan, tetapi dari segi prioritas masih rendah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan biasanya usulan itu disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari level desa.

"Kadang-kadang daerah pada saat ngusulin, yang diusulin banyak banget. Saya pengin bikin ini, saya pengin bikin ini, jadi keinginan masih belum kebutuhan sehingga pada saat dilihat level priority-nya agak di bawah," kata Astera dalam media gathering di KM Zero Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/7/2022).

"Makanya pada saat kita melakukan pembahasan, hal ini yang sering jadi isu kesiapan daerah dalam membuat prioritas perencanaan pembangunannya. Bersama Bappenas, Kemendagri, kita terus berusaha meningkatkan level dari kapasitas daerah bisa semakin baik," tambahnya.

Di sisi lain, Astera juga menyoroti lambatnya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik karena kontrak lelang yang tak kunjung diselesaikan. Pihaknya mengancam jika sampai 31 Juli 2022 (untuk kesehatan dan pendidikan) tak kunjung ada kontrak, DAK fisik terancam dibekukan.

"Bulan kemarin kita bikin surat ke daerah karena kita lihat waktu itu capaian kontraknya masih sangat rendah, belum ada 10% jadi agak menyedihkan. Kita bikin surat kalau sampai 21 Juli dia nggak punya kontrak, DAK-nya kita freeze dan ternyata progresnya baik. Untuk pendidikan dan kesehatan walaupun sudah baik di atas 90%, kita ingin yang 2 hal ini kita perpanjang sampai 31 Juli, yang lainnya enggak. Kalau sudah punya kontrak kita akan kasih DAK fisik sekitar 25%," tuturnya.

Dengan adanya ancaman itu diakui kinerja penyaluran DAK fisik mengalami pertumbuhan positif karena proses lelang dan syarat salur disampaikan lebih cepat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sampai Juni 2022, realisasinya mencapai Rp 5,2 triliun atau tumbuh 15,3% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Capaiannya sekarang sudah cukup baik, kontrak semua 90,3%. Biasanya mereka baru menyelesaikan kontrak sekitar Agustus dan September. Kalau bulan segitu baru bikin kontrak kapan mau jalanin, makanya sekarang alhamdulillah satu bulan lebih maju. Paling nggak penyelesaian fisiknya bisa lebih terjamin," imbuhnya.

Untuk diketahui, DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.



Simak Video "Ratusan PNS Pensiun, Pemda DIY Kekurangan SDM!"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT