Hingga 2025 mendatang pemerintah memiliki komitmen untuk mengurangi sampah plastik sampai 70%. Hal ini juga tertuang dalam road map yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019. Kendati begitu, peta jalan pemerintah ini mulai terasa berat karena produsen makanan minuman justru memperkenalkan produk kemasan baru dari bahan plastik sekali pakai yang tidak sesuai dengan komitmen pemerintah.
Fungsional Ahli Madya Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Edward Nixon Pakpahan menyampaikan, Permen LHK No.75 tahun 2019 memang mewajibkan produsen sektor ritel, manufaktur, serta industri makanan dan minuman untuk melakukan pengurangan produk sampah mereka.
"Kami mendorong agar produsen mengutamakan kemasan guna ulang. Harapannya produsen melakukan pengurangan produksi kemasan plastik sekali pakai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7/2022).
Edward juga menanggapi wacana regulasi yang mendorong penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK) galon sekali pakai. Menurutnya, AMDK galon sekali pakai tidak sejalan dengan prioritas penanganan sampah dalam Permen LHK 75/2019 tersebut.
"Pada dasarnya AMDK galon sekali pakai pada ujungnya nanti hanya akan menjadi sampah dan membebani lingkungan. Kami tidak mendukung penggunaan AMDK galon sekali pakai, usahakan perbanyak AMDK galon guna ulang," tegasnya.
Selain itu kekhawatiran serupa juga menjadi fokus bahasan pada forum Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) di Presidensi G20 beberapa waktu lalu.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Riliantoro juga mengemukakan bahwa delegasi G20 sepakat untuk mendukung agenda pengelolaan sampah laut. Salah satunya dengan mendorong penerapan ekonomi sirkular.
"Salah satu fokus agenda pada pertemuan tingkat tinggi di G20 ini adalah mencegah sebanyak mungkin sampah plastik ke laut dengan menggunakan siklus ekonomi sirkular," ujarnya.
Simak Video "Video: Stop Bakar Sampah Sembarangan! Ada Aturan Hukumnya"
(fdl/fdl)