ADVERTISEMENT

Joe Biden Bakal Naikkan Pajak Orang Kaya di AS

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 28 Jul 2022 21:52 WIB
US President Joe Biden speaks in the Rose Garden of the White House on July 27, 2022, in Washington, DC. - Biden has had two negative Covid-19 tests and no longer needs to isolate after recovering from infection, his White House Doctor Kevin OConnor said Wednesday. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)
Foto: AFP via Getty Images/BRENDAN SMIALOWSKI: Presiden Amerika Serikat Joe Biden
Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joe Biden akan memungut pajak dengan tarif yang lebih tinggi untuk orang kaya dan perusahaan di Amerika Serikat (AS). Langkah ini ditempuh agar ketimpangan pendapatan yang terjadi di AS semakin mengecil.

Namun, mengutip Reuters rencana kenaikan tarif pajak ini menemui jalan buntu. Hal ini karena Partai Republik dan beberapa senator menentang rencana tersebut. Namun senator Demokrat Virginia Joe Manchin kembali memberikan agenda pajak itu kesempatan untuk kembali dibahas.

Kontribusi pembayaran pajak perusahaan AS ke kas pemerintah memang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini yang membuat Joe Biden menyebut jika perusahaan ini harus membayar dengan tarif yang sesuai.

Rancangan aturan ini menyebut jika US$ 430 miliar akan digunakan untuk belanja energi, insentif pajak kendaraan listrik dan investasi asuransi kesehatan. Dalam aturan ini pemerintah akan mengenakan pajak minimum 15% untuk perusahaan yang labanya lebih dari US$ 1 miliar.

Pada 2017 lalu tarif pajak perusahaan turun jadi 21% dari 35%. Saat itu Presiden Donald trump memberikan relaksasi kepada perusahaan untuk tidak membayar pajak.

Tahun lalu, Presiden Joe Biden ingin menaikkan tarif pajak hingga 28% ini untuk menutupi anggaran belanja infrastruktur.

Saat itu Biden memiliki rencana kenaikan pajak itu disebut-sebut agar orang kaya AS membayar lebih banyak dalam membantu agenda ekonomi Biden. Pajak itu rencananya akan dimasukkan dalam rencana dana US$ 1 triliun, yang akan digunakan untuk perawatan anak, pendidikan pra-taman kanak-kanak universal dan cuti berbayar untuk pekerja.

(kil/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT