Sekitar sebulan yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle pada kursi menteri. Jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu pos yang terkena reshuffle.
Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI, ditunjuk Jokowi menjabat Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Sebagai menteri, Hadi bercerita dia diberi tugas tugas utama oleh Jokowi.
Kepada tim Blak-blakan detikcom, dia memaparkan tugas yang pertama adalah mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Kedua adalah menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Dan tugas yang terakhir adalah membantu percepatan pengadaan tanah dan tata ruang di ibu kota negara (IKN) Nusantara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai mantan orang nomor satu di angkatan bersenjata, Hadi mengaku ada strategi perang yang dia lakukan untuk menyelesaikan semua tugas yang dibebankan kepadanya sebagai menteri.
"Saya coba kalkulasi apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu dekat saya sudah bisa melaksanakan. Biasa, kalau mantan tentara, itu biasanya strategi perang, itu yang digunakan," kata Hadi dalam wawancara khusus dengan tim Blak-blakan detikcom di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Selain tiga tugas utama di atas, Hadi juga harus berhadapan dengan mafia tanah yang menjamur di sektor pertanahan Indonesia. Bahkan, mafia tanah ini pun diakuinya tumbuh subur juga di internal kementerian.
Meski begitu, Hadi mengaku akan tegas menindak dan menumpas semua kroni mafia baik di tubuh kementerian maupun di luarnya. Sudah banyak modus mafia tanah yang diindentifikasi dan akan dieksekusi olehnya.
Seperti apa strategi perang yang dimaksud Hadi dan apa saja gebrakan yang akan dilakukannya di sektor pertanahan? Selengkapnya, saksikan di program Blak-blakan jam 7 pagi ini di detikcom.
(hal/eds)