Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan mengambil langkah penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika tidak, maka pemerintah akan mewariskan APBN yang rentan, yang menjadi jalan menuju krisis anggaran atau bahkan resesi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini. Dia mengatakan, tekanan pada APBN datang setidaknya dari dua hal. Sebutnya, subsidi yang besar terutama energi dan tekanan pembayaran utang.
"Presiden Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang objektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik. Di awal pemerintahannya, presiden tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin," paparnya di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Namun, kata dia, Jokowi saat ini seperti gagap dalam mengurangi subsidi yang besarnya tembus Rp 500 triliun.
"Jumlah subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs rupiah relatif tidak berbeda jauh. Tim ekonomi presiden tidak juga memberikan masukan yang benar terhadap masalah ini sehingga APBN pasca pemerintahan sekarang akan rusak berat," sambungnya.
Lanjutnya, pemerintah dan DPR harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% tahun depan sesuai undang-undang. Jika gagal, maka hal itu menjadi pelanggaran konstitusi yang serius bagi pemerintah.
"Atau bisa jadi sesuai karakter DPR yang sekarang akan main-main dengan konstitusi, mengubah lagi target defisit tersebut di atas 3% lagi," katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar Jokowi 'blusukan' ke industri kecil dan besar. Ia menganggap, hal itu penting karena industri merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
"Sektor industri adalah tulang punggung pertumbuhan tinggi pada dekade 1980-an dan 1990-an. Pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8% pada dekade tersebut, tingkat pertumbuhan sektor industri dua digit sampai 12%. Pada saat yang sama tingkat pertumbuhan ekspor mencapai 20-24%," ujarnya.
Tak cuma itu, Didik juga menyarankan agar pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi 'outward looking' yakni strategi berorientasi keluar dengan pilar kebijakan ekspor dan investasi yang berkualitas.
"Strategi ini dalam sejarah ekonomi modern sudah dilakukan dilakukan semua negara maju, yang sukses melewati jebakan pendapatan menengah (middle income trap), seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Cina dan akan menyusul Vietnam, yang sudah menyalip Indonesia. Kebijakan ini pernah dijalankan Indonesia pada tahun 1980-an, yang merupakan best practice dari kebijakan ekonomi Indonesia yang pernah ada," terangnya.
(acd/eds)